Bagikan:

JAKARTA - Korea Utara memberi tahu Jepang rencananya untuk meluncurkan satelit luar angkasa pada penghujung bulan ini hingga awal bulan depan, direspons Tokyo dengan menilainya melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan menyiagakan militerya.

Penjaga Pantai Jepang pada Hari Selasa mengatakan, Korea Utara telah memberi tahu rencana peluncuran roket yang membawa satelit luar angkasa antara 22 November dan 1 Desember ke arah Laut Kuning dan Laut China Timur.

Jika terealisasi, ini akan menjadi upaya ketiga Pyongyang untuk berusaha menempatkan satelit mata-matanya ke orbit, melansir Reuters 21 November.

Pyongyang diketahui dua kali gagal meluncurkan satelit mata-mata pada awal tahun ini. Jika terealisasi, peluncuran tersebut juga akan menjadi yang perdana setelah pemimpin negara itu mengunjungi Rusia.

Mengunjungi pusat peluncuran ruang angka paling modern milik Rusia, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendapat janji dari Presiden Rusia Vladimir untuk membantu membangun satelit.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita KCNA, Kementerian Pertahanan Korea Utara mengatakan, Pyongyang akan meningkatkan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan menanggapi ketidakstabilan di kawasan, yang menurut mereka disebabkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Pyongyang telah berusaha untuk menempatkan satelit mata-mata militer ke orbit, dengan mengatakan pihaknya merencanakan armada satelit untuk memantau pergerakan pasukan AS dan Korea Selatan.

Korea Utara menganggap program luar angkasa dan roket militernya merupakan hak kedaulatan, sementara para analis mengatakan satelit mata-mata sangat penting untuk meningkatkan efektivitas senjata mereka.

Menanggapi itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengecam rencana Korea Utara, mengatakan sistem pertahanan negaranya, termasuk kapal perusak Aegis dan rudal pertahanan udara PAC-3 (rudal Patriot), siap siaga jika terjadi "situasi tak terduga".

"Bahkan jika tujuannya adalah untuk meluncurkan satelit, penggunaan teknologi rudal balistik merupakan pelanggaran terhadap serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB," kata PM Kishida kepada wartawan.

"Ini juga merupakan masalah yang sangat mempengaruhi keamanan nasional," tandasnya.

Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lain untuk "mendesak keras" Korea Utara agar tidak melanjutkan peluncuran tersebut, kata PM Kishida.