SUMBAWA - Kejaksaan mendalami dugaan penyimpangan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumbawa Zanuar Ikhram mengatakan, dugaan penyimpangan anggaran tersebut berlangsung dalam pengelolaan BLUD RSUD Sumbawa pada tahun 2022.
"Ini pengusutan kasus sesuai dengan yang kami lihat dari temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," katanya melalui sambungan telepon, Jumat 10 November, disitat Antara.
Zanuar menjelaskan, kasus ini berbeda dengan dugaan gratifikasi mantan Direktur RSUD Sumbawa Dede Hasan Basri yang perkaranya sudah berjalan di persidangan.
"Jadi, berbeda dengan kasus suap dan gratifikasi yang lagi berjalan di persidangan. Ini sesuai dengan temuan BPK yang menemukan ada dugaan penyimpangan anggaran BLUD sebesar Rp1,5 miliar," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Heru Budi: Jakarta Tidak Bisa Terhindar dari Banjir karena Penurunan Muka Tanah
10 November 2023, 13:49 -
| BERITA
Bela Palestina Tolak Israel, PDIP Ungkap Elektoral Ganjar Sempat Turun 7 Persen
09 November 2023, 21:06
Untuk arah pengusutan, kata dia, berkaitan dengan dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan, salah satunya muncul dalam pengadaan makanan dan alat tulis kantor (ATK).
"Dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK itu jelas, ada kelebihan bayar, termasuk ada yang disalahgunakan secara pribadi dan itu menjadi tanggung jawab PPK pada tahun 2022," tuturnya.
Persoalan tersebut sempat muncul dalam fakta persidangan kasus dugaan gratifikasi pada pengelolaan dana BLUD RSUD Sumbawa dengan terdakwa Dede Hasan Basri.
"Apa yang terungkap di sidang, pasti akan kami dalami lebih lanjut," tandasnya.
