JAKARTA - Calon presiden (capres) Ganjar mempersilakan siapapun berkomentar jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia lebih tertarik untuk bertarung gagasan.
Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyaknya drama jelang pilpres saat HUT ke-59 Partai Golkar.
“Saya ngomong juga ada gagasan. Ya enggak apa-apa, semua orang bisa berkomentar apapun dan tentu lebih suka dengan gagasan,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 7 November.
Ganjar menyebut dia setuju dengan adanya adu gagasan untuk memperkuat demokrasi.
“Sehingga semua punya situasi, semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan dan kita harus jujur,” ujar eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bicara soal kondisi politik saat ini jelang pencoblosan Pilpres 2024. Bagi Jokowi yang terjadi saat ini terlalu banyak drama politik.
“Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan,” kata Jokowi dalam sambutan di HUT Golkar, Senin, 6 November.
“Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita, tidak usah saya teruskan karena nanti ke mana-mana,” kata Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan partainya sedih dan luka hati karena ditinggal Jokowi. Padahal, partai berlambang banteng tersebut telah mencintai dan memberi keistimewaan kepada Jokowi beserta keluarganya.
BACA JUGA:
Menurut Hasto, jajaran anak ranting dan ranting partainya banyak yang tidak memercayai kondisi politik yang saat ini terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berhasil memuluskan jalan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawpares) pendamping Prabowo Subianto.
"Kami begitu mencintai dan memberikan previledge yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," katanya melalui siaran pers, Minggu, 29 Oktober.