Usulan AS dan Rusia Kandas, DK PBB Kembali Gagal Hasilkan Resolusi Krisis di Gaza saat Korban Tewas Tembus 6.500 Jiwa

JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) kembali gagal menghasilkan resolusi terkait krisis yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina, saat korban tewas akibat konflik Hamas dengan Israel di wilayah tersebut tembus 6.500 jiwa.

Resolusi pertama yang gagal adalah usulan Amerika Serikat, terkait dengan dukungan terhadap Israel untuk membela diri.

Namun, usulan ini kandas setelah mendapatkan veto dari Rusia dan China sebagai anggota tetap dewan, serta Uni Emirat Arab (UEA) yang menyatakan menentang.

Presiden DK PBB bulan ini, Brasil, bersama dengan Mozambik memilih abstain. Sedangkan Inggris, Swiss, Malta, Jepang, Ghana, Gabon, Prancis, Ekuador dan Albania memberikan suara setuju dengan Amerika Serikat.

"Kami memang mendengarkan Anda semua. Meskipun pemungutan suara hari ini merupakan sebuah kemunduran, kita tidak boleh berkecil hati," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada dewan beranggotakan 15 negara setelah veto ganda, yang menurutnya mengecewakan, dikutip dari Reuters 26 Oktober.

Russia, China veto US-led Security Council resolution calling for “humanitarian pauses” and safe passage of relief into Gaza

For: 10 (Albania, France, Ecuador, Gabon, Ghana, Japan, Malta, Switzerland, UK, US)

Against: 3 (Russia, China, UAE)

Abstain: 2 (Brazil , Mozambique) pic.twitter.com/FF74Elpcrs

— UN News (@UN_News_Centre) October 25, 2023

Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan, mereka menggunakan hak veto terhadap usulan resolusi Washington, "berdasarkan fakta, berdasarkan hukum, berdasarkan hati nurani, berdasarkan keadilan”.

Dia mengatakan, rancangan resolusi AS tidak memiliki seruan yang kuat yang dibutuhkan untuk gencatan senjata. Menurutnya, gencatan senjata bukan hanya sebuah istilah diplomatik, tapi masalah hidup dan mati bagi banyak warga sipil.

"Kami tidak bertanggung jawab jika kami bersikap ambigu terhadap isu perang dan perdamaian," ujarnya, menegaskan Beijing tidak menutup mata terhadap penderitaan warga Gaza, dikutip dari situs PBB.

Dia menambahkan, naskah AS tidak menyebutkan akar penyebab krisis yang terjadi di Gaza, tanpa mengacu pada blokade Israel atau perintah evakuasi bagi warga sipil untuk pindah ke selatan. Jika upaya AS dilakukan, maka akan sepenuhnya mengakhiri kemungkinan solusi dua negara jangka panjang terhadap konflik Israel-Palestina.

Sementara itu, rancangan resolusi berikutnya yang gagal disepakati adalah usulan Rusia, terkait dengan seruan untuk dilakukannya gencatan senjata untuk memberikan kesempatan penyaluran bantuan kemanusiaan, serta penarikan perintah Israel terkait dengan evakuasi warga di Gaza.

Ini merupakan kali kedua Rusia mengusulkan resolusi. Namun, rancangan ini hanya mendapatkan dukungan dari Rusia, China, UEA dan Gabon. Amerika Serikat dan Inggris menyatakan menolak, sedangan sembilan anggota dewan lainnya memilih abstain.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzya mengatakan, "sangat disesalkan" selama dua minggu sejak krisis terjadi, Dewan Keamanan belum mampu mengirimkan sinyal kolektif untuk meredakan situasi.

"Pertumpahan darah sedang berlangsung, jumlah korban sipil kini mencapai ribuan (dan) jutaan orang yang mengungsi," ujarnya, mendesak "untuk berpikir keras mengenai angka-angka yang mengejutkan tersebut."

Dia mengingat kembali usulan Rusia sebelumnya, sebuah resolusi yang didepolitisasi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan, namun tidak didukung oleh sebagian besar anggota Dewan.

"Kepentingan ideologis dan politik yang bersifat nasional dan egois lebih diutamakan daripada tujuan menghentikan bencana kemanusiaan," kritiknya, seraya mencatat juga veto AS terhadap resolusi yang dipimpin Brasil pekan lalu.

Security Council fails to adopt Russia-led resolution urging “humanitarian ceasefire” & unhindered aid into Gaza; insufficient Yes votes

For: 4 (China, Gabon, Russia, UAE)

Against: 2 (UK,US)

Abst.: 9 (Albania, Brazil,Ecuador, France, Ghana, Japan, Malta, Mozambique, Switzerland) pic.twitter.com/p1lMoY80hy

— UN News (@UN_News_Centre) October 25, 2023

Hingga Rabu, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel terhadap Gaza mencapai 6.546 jiwa.

"Korban jiwa termasuk 2.704 anak-anak, 1.584 perempuan dan 364 orang lanjut usia," kata juru bicara kementerian Ashraf al-Qudra pada konferensi pers di Kota Gaza, mengutip Anadolu.

Ditambahkannya, 17.439 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut, sementara 1.600 orang masih terjebak di bawah reruntuhan, termasuk 900 anak-anak.

DK PBB diketahui telah menggelar dua kali pemungutan suara mengenai rancangan resolusi terkait konflik di Gaza pekan lalu. Dalam pemungutan suara Hari Senin, resolusi Rusia menyerukan gencatan senjata segera, jangan panjang dan menyeluruh, serta menghentikan serangan terhadap warga sipil, kandas lantaran hanya didukung China, Uni Emirat Arab, Gabon dan Mozambik. Sementara Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jepang menolak. Adapun Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, Swiss dan Ekuador memilih abstain.

Dalam pemungutan suara Hari Rabu, resolusi usulan Brasil yang menyerukan jeda kemanusiaan untuk memberikan bantuan bagi jutaan orang di Gaza, kandas setelah mendapat veto dari Amerika Serikat. Sejatinya, rancangan resolusi itu sudah mendapatkan dukungan mayoritas anggota DK PBB (Albania, Brasil, China, Ekuador, Prancis, Gabon, Ghana, Jepang, Malta, Mozambik, Swiss dan UEA). Rusia dan Inggris memilih abstain.

Diketahui, mekanisme pemungutan suara resolusi DK PBB memerlukan minimal sembilan suara mendukung, dari total 15 anggota dewan tersebut, tanpa adanya veto dari salah satu anggota tetap dewan, yakni Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis dan Rusia. Bulan ini, Brasil menjabat sebagai Presiden DK PBB.

Setelah Dewan Keamanan gagal menghasilkan resolusi, rencananya Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan melakukan pemungutan suara pada Hari Jumat, mengenai rancangan resolusi yang diajukan oleh negara-negara Arab yang menyerukan gencatan senjata.

Tidak ada negara yang mempunyai hak veto di Majelis Umum. Resolusi tidak mengikat seperti di Dewan Keamanan, namun mempunyai bobot politik.