JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim tak mau berspekulasi soal isu Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tentang syarat capres-cawapres.
Chico bahkan menyatakan TPN GP tidak memikirkan isu itu. Sebab, mereka lebih fokus untuk memenangkan eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kami tidak menaruh perhatian khusus atau memikirkan apakah Gibran akan menjadi cawapres dari capres lain atau dia akan menolak,” kata Chico kepada wartawan di Media Center TPN GP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober.
“Walaupun putusannya sudah memuluskan jalannya bila dia ingin jadi cawapres dari calon presiden lain,” sambungnya.
Senada, Jubir TPN GP Tama S. Langkun menyatakan tak pernah memikirkan sikap Gibran setelah putusan MK tersebut. “Itu silakan saja (kalau mau berpasangan dengan Prabowo,” tegasnya.
“Poinnya kalau memang betul kemudian mendaftar itukan berarti mengonfirmasi, mengafirmasi apa yang kemudian menjadi isu di ruang publik,” sambung kader Partai Perindo itu.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa UNS, Almas Tsaqibbirru Re A yang meminta agar capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Senin, 16 Oktober.
Putusan ini membuat Gibran ramai dibicarakan menjadi kandidat kuat sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebab, ketukan hakim dianggap melegalkan langkahnya maupun kepala daerah lain yang belum cukup umur.
"Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh pilkada, seperti dengan pilpres itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Oktober.