JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia konsisten menolak politisasi isu hak asasi manusia (HAM), serta pentingnya kemitraan yang inklusif untuk perlindungan HAM.
Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam pemilihan di General Asembly Hall, Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Selasa 10 Oktober. Meraih 186 suara dari total 192, Indonesia meraih suara tertinggi dalam pemilihan kali ini dibanding calon lain.
Menlu Retno mengatakan, tema keanggotaan yang diusung oleh Indonesia di Dewan HAM kali ini adalah, "Inclusive Partnership for Humanity". Menurutnya, kemitraan yang inklusif adalah kunci.
"Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusiaan. Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia," ujar Menlu Retno dalam keterangan tertulis Rabu 11 Oktober.
"Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi," tegasnya.
Menlu Retno mengatakan, Indonesia memiliki tiga prioritas dalam menjalankan keanggotaan Dewan HAM PBB kali ini.
Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.
Menurutnya, Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang.
"Di dalam negeri, kita juga akan mendorong penguatan implementasi RencanaAksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan,serta hak atas kesehatan dan pembangunan," jelasnya.
Kedua, lanjut Menlu Retno, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan. Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme HAM global. Selain itu, kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat.
BACA JUGA:
"Ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights. Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan," tandasnya.
Menlu Retno berharap, keberhasilan menjadi anggota Dewan HAM PBB kali ini tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, namun juga bagi upaya pemajuan dan pelindungan HAM dunia.
Terkait
