Salah Alamat! NasDem Malah Evaluasi Tarif LRT Jabodebek ke Pemprov DKI

JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi tarif light rail transit (LRT). Namun, moda transportasi yang disoroti NasDem tersebut bukan LRT Jakarta, melainkan Jabodebek.

Hal ini dokumen pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD DKI Jakarta tahun 2024 yang dibacakan Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

"Fraksi NasDem memandang perlunya evaluasi dari harga tarif LRT yang saat ini adalah Rp5.000 pada kilometer pertama, dan akan lanjut penambahan tarif sebesar Rp700 per kilometer, dan dengan angka tarif maksimum sebesar Rp20.000," kata Jupiter, dikutip pada Selasa, 10 Oktober.

Tarif maksimal Rp20.000 merupakan tarif LRT Jabodebek yang dikelola pemerintah pusat lewat PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sementara, LRT Jakarta yang dikelola Pemprov DKI memiliki tarif Rp5.000 flat dengan rute Pegangsaan Dua-Velodrome pada fase 1.

Catatan Fraksi NasDem soal LRT Jabodebek ini jelas salah sasaran. Sebab, Jupiter meminta Pemprov DKI mengevaluasi belanja daerah yang digunakan untuk anggaran prioritas yaitu penanganan kemacetan pada tarif LRT Jabodebek.

Menurut dia, tarif yang cukup tinggi ini kurang efektif dalam membuat masyarakat beralih moda dari transportasi pribadi ke angkutan umum.

"Hal ini akan berdampak kepada masyarakat yang akan beralih menggunakan kendaraan pribadi kembali, dan yang lebih parah lagi akan terjadi penumpukan pada satu moda transportasi umum yang akan menimbulkan penumpukan penumpang," urai dia.

Lebih lanjut, NasDem juga memandang transportasi umum di DKI Jakarta belum menunjukkan adanya integritas antara moda transportasi yang satu dengan yang lain.

"Tidak adanya pemahaman pengintegrasian moda transportasi antara PT LRT dan PT Transjakarta, ditunjukkan masih ditemukannya kendaraan transportasi PT Transjakarta yang tidak menjamah rute yang lebih luas dan terhubung dengan stasiun LRT dan juga halte transjakarta, serta Mikrotrans," tutur Jupiter.

Selain itu, Jupiter menyebut banyak masyarakat warga DKI Jakarta yang mengeluh dikarenakan masih banyak keberangkatan armada yang tidak bisa dipastikan lagi ketepatan waktunya, sehinggal masyarakat masih banyak yang harus menunggu lama untuk kedatangan armada.

"Fraksi NasDem mendorong agar Pemda DKI Jakarta serius dalam mewujudkan sistem transit oriented development (TOD) sehingga tidak lagi ada penumpukan penumpang di salah satu moda transportasi publik saja sehingga masyarakat akan lebih merasa nyaman dan mau beralih menggunakan transportasi publik hingga pemerintah dapat mewujudkan target untuk mengurangi angka kemacetan di DKI Jakarta," imbuhnya.