PKS Minta Rencana Perbedaan Tarif Transportasi Warga KTP DKI dan Luar Daerah Tak Diterapkan

JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tak menerapkan rencana penyesuaian tarif Transjakarta yang dibedakan antara warga ber-KTP Jakarta dan luar daerah.

Hal ini diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Solikhah dalam dokumen pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD DKI Jakarta tahun 2024.

"Fraksi PKS meminta agar penerapan tiket terintegrasi untuk penggunaan transportasi publik di Jakarta tidak dibedakan antara warga Jakarta dan warga luar Jakarta," ungkap Solikhah, dikutip pada Selasa, 10 Oktober.

Saat ini, Pemprov DKI tengah mengkaji implementasi sistem account based ticketing (ABT) atau tiket berbasis akun pada moda Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta. Dalam sistem tersebut, terdapat rencana pembedaan tarif sesuai status ekonomi dan KTP masing-masing penumpang.

Menurut Solikhah, pembedaan tarif tersebut justru akan membuat warga yang tinggal di daerah penyangga kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi saat bermobilitas di Jakarta lantaran ongkos transportasi umumnya menjadi lebih mahal.

"Akibatnya, upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan menjadi tidak efektif," ungkap Solikhah.

Lagi pula, lanjut Solikhah, warga luar Jakarta yang bekerja dan beraktivitas di Jakarta juga berkontribusi bagi perekonomian Jakarta melalui konsumsi dan belanja mereka di Jakarta sehingga menjadi bagian dari penerimaan pajak bagi Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan bahwa penyesuaian tarif Transjakarta yang dibedakan sesuai status ekonomi dan KTP masing-masing penumpang tak akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Untuk Tahap awal yang penting sekarang manfaat dari penggunaan ABT ini bagaimana agar masyarakat yang biasanya saldonya hilang dan seterusnya, ini ada dulu," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 25 September.

Pada tahap awal, Pemprov DKI menjalankan sistem ini untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran tiket transportasi umum, khususnya yang menggunakan kartu uang elektronik (KUE).

Sistem ABT ini, lanjut Syafrin, bukan hanya berlaku pada pengguna Transjakarta. Penerapan ini juga bakal diterapkan di MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

"Pengguna, biasanya kalau pakai kartu dan kartunya hilang, itu saldonya ikut hilang. Nah, dengan account based ticketing, jika kartunya hilang, saldonya tetap tersimpan di aplikasi. Sehingga ketika dia mau mengganti kartu cukup memasukan kembali di person lagi untuk kartunya," urai Syafrin.