JAKARTA - Indonesia menyiapkan sejumlah prioritas jika terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, dalam pemilihan yang digelar pekan depan, kata Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO dan organisasi internasional lainnya di Jenewa Febrian A. Ruddyard Hari Selasa.
Jika tidak ada aral melintang, Dewan HAM PBB akan menggelar pemilihan anggota pada 10 Oktober mendatang di New York, Amerika Serikat, di mana Indonesia menjadi salah satu kandidat.
Jika terpilih, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB keenam kalinya untuk periode 2024 - 2026, kata Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
"Ini wujud komitmen Indonesia untuk terus aktif di berbagai forum multilateral, termasuk dalam isu mempromosikan HAM dalam kerangka nasional, regional dan global," jelasnya dalam keterangan pers virtual, Selasa 3 Oktober.
Lebih jauh diterangkannya, jika Indonesia terpilih, diharapkan bisa mensinkronkan antara mekanisme HAM global milik Kantor HAM PBB dengan mekanisme HAM di regional, sehingga bisa ada kerja sama simbiosis mutualisme.
"ASEAN cukup maju dengan adanya mekanisme HAM ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Pertemuan perdana AICHR dengan Kantor HAM PBB baru digelar pekan lalu. Harapannya ini bisa jadi mekanisme global," paparnya.
Sementara itu, Deputi Wakil Tetap RI Achsanul Habib menambahkan, pencalonan kembali Indonesia guna memastikan suara negara berkembang terus terwakili, serta mendorong pendekatan multilateral dibanding dengan pendekatan geopolitik dan unipolar.
BACA JUGA:
-
| BERITA
WHO Rekomendasikan Vaksin Kedua untuk Mencegah Malaria, Diluncurkan Tahun Depan
03 Oktober 2023, 10:00
"Dua konsentrasi Indonesia jika terpilih. Pertama, segera melakukan langkah nyata dan konkret dalam hal penguatan kapasitas negara anggota, technical assistance dan capacity building," terangnya.
"Kedua, Dewan HAM enggak cuma sibuk bahas geopolitik, sipil dan politik. Tapi, juga bisa membahas hal-hal seperti kemiskinan, hak perempuan, hingga meningkatkan kampanye pencegahan penyiksaan," paparnya.
"Indonesia akan mengingatkan kembali dunia mengenai Right to be Development," tambah Duta Besar Febrian.
Terkait
