Panci, Wajan dan Salam Tiga Jari Warga Myanmar Simbol Penolakan Kudeta Militer
Unjuk rasa pendukung Aung San Suu Kyi. (Wikimedia Commons/Burma Democratic Concern)

Bagikan:

JAKARTA - Kudeta 1 Februari lalu bukanlah kali pertama yang dilakukan oleh militer Myanmar. Ya, Negeri Seribu Pagoda tersebut sudah empat kali mengalami kudeta militer sejak merdeka dari Inggris di tahun 1948.

Yang pertama adalah kudeta militer yang dipimpin oleh Jenedral Ne Win Took pada 2 Maret 1962 yang membuat Myanmar berada di bawah kepemimpinan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh militer. Berikutnya, di tahuun 1988 militer kembali melancarkan kudeta dengan dipimpin oleh Jenderal Saw Maung. 

Tahun 1990, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi Pemilu dengan telak. Namun, militer enggan menyerahkan kekuasaan dan tetap menjalankan kekuasaan dengan melanjutkan pemerintahan Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC) hingga tahun 1997, dan kemudian sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (SPDC) yang berakhir di tahun 2011.   

Terbaru, militer Myanmar di bawah Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang melancarkan kudeta pada 1 Februari lalu, membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC). Kudeta ini diikuti dengan penahanan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar U Win Myint hingga ratusan tokoh lainnya.  

Protes pun digelar massa segera setelah kudeta. Sejak Selasa 2 Februari, warga antusias memukul-mukul panci dan wajan selama 30 menit dimulai dari pukul 8 malam. Simbol penolakan terhadap kudeta militer. 

Tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat hingga staf rumah sakit mempelopori untuk rasa, menuntut pembebasan Suu Kyi dan Win Myint. Protes yang lebih besar terjadi sepanjang akhir pekan di pusat bisnis Yangon, yang kemudian diikuti di kota-kota lain, seperti Kachin, Mandalay, Magwe, Bagan, Myawaddy, Pathein hingga Moegyoke.

Sambil mengenakan topeng, salam tiga jari dan membunyikan klakson kendaraan, masa menerikaan pembebasan Aung Sang Suu Kyi, para tokoh yang ditahan hingga menolak berulangnya rezim militer dan pengambil alihan kekuasaan.  

Massa juga membawa berbagai spanduk tuntutan, seperti "Saya Memilih NLD: Hormati Suara Kami" dan "Turun Dengan Kediktatoran Militer!". Massa juga terus meneriakan slogan-slogan anti rezim militer. 

“Kami harus mengambil risiko, kita tidak bisa diam. Ini untuk masa depan kita dan untuk negara juga," katan Wai Yan Tun, mahasiswa Universitas Teknologi kepada The Irrawaddy.

Hari Minggu, massa pengunjuk yang semakin banyak jumlahnya, sempat dipanaskan dengan kabar bohong pembebasan Aung San Suu Kyi yang dihembuskan oleh pihak militer. Namun, sesuai ajakan Uskup Agung Myanmar Kardinal Charles Maung Bo, pengunjuk menghidari aksi anarkis, menyapa para polisi anti huru hara yang berjaga, sambil menawarkan mereka makanan dan minuman.

Sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari lalu, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Thomas Andrews menyebut, lebih dari 160 orang telah ditangkap militer. Selain Suu Kyi dan Win Myint serta para tokoh politik, turun diamankan tokoh dari berbagai kalangan, termasuk biksu hingga sutradara.