JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pejabat atau penyelenggara negara meningkatkan integritasnya. Jangan sampai masyarakat kena imbas karena mereka korupsi.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam kegiatan Roadshow Bus KPK di Lapangan Gubernur Riau, Senin, 25 September.
“Tidak boleh ada penyelenggara negara mengambil uang secara haram. Karena itu adalah uang negara yang mana uang rakyat. Ini tentu membuat rakyat sakit hati,” kata Johanis dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, 26 September.
Peningkatan integritas, sambung Johanis, juga perlu untuk memperbaiki karakter bangsa. “Harus kita implementasikan upaya untuk menghindari korupsi,” tegasnya.
Tak sampai di sana, KPK juga mengingatkan integritas harus dijaga semua pihak termasuk masyarakat. Salah satu caranya dengan menolak politik uang yang kerap terjadi jelang pemilihan umum (pemilu).
Bahkan, kata Tanak, masyarakat diminta berani melapor jika ada calon yang coba membeli suara mereka.
“Praktik ini bisa membuat calon kepala daerah melakukan korupsi ketika sudah menjabat karena dari awalnya saja sudah tidak pro rakyat,” ujarnya.
BACA JUGA:
Selain itu, semua pihak harus ingat politik uang bisa menyebabkan mahalnya biaya politik. Kata Johanis, kondisi ini membuat pejabat yang terpilih bisa jadi melakukan praktik korupsi untuk mengembalikan modal.
“Praktik politik uang yang sering ditemukan di masa tersebut dapat membuat biaya politik mahal, dan menyebabkan sistem demokrasi tak akuntabel serta berpotensi korupsi,” pungkas Tanak.