Bagikan:

JAKARTA - Presiden Republik Demokratik Kongo Felix Tshisekedi meminta pemerintahnya untuk mempercepat proses penarikan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai akhir tahun ini, saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.

Pasukan PBB yang tergabung dalam misi MONUSCO mengambil alih operasi PBB sebelumnya pada tahun 2010, untuk membantu memadamkan gejolak di wilayah timur negara itu, di mana kelompok-kelompok bersenjata bertempur untuk memperebutkan wilayah dan sumber daya.

Namun, kehadirannya menjadi semakin tidak populer dalam beberapa tahun terakhir karena apa yang dikatakan oleh para kritikus sebagai kegagalan untuk melindungi warga sipil dari kelompok-kelompok milisi, yang memicu protes mematikan.

"Sangat disesalkan bahwa misi penjaga perdamaian yang dikerahkan selama 25 tahun telah gagal mengatasi pemberontakan dan konflik bersenjata," kata Presiden Tshisekedi dalam sebuah pidato, melansir Reuters 21 September.

"Inilah sebabnya saya menginstruksikan Pemerintah Republik untuk memulai diskusi dengan pihak berwenang PBB, guna mempercepat penarikan MONUSCO dengan memajukan dimulainya penarikan progresif ini dari Desember 2024 menjadi Desember 2023," urainya.

Diketahui, lebih dari 40 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam penumpasan tentara terhadap demonstrasi anti-PBB di Kota Goma bulan lalu.

Protes lain pada Juli 2022 mengakibatkan lebih dari 15 orang tewas, termasuk tiga pasukan penjaga perdamaian di Goma dan Kota Butembo.