Sebut HAM di Rusia Memburuk Sejak Invasi ke Ukraina, Pakar PBB: Pengkritik Perang yang Ditahan Berisiko Tewas

JAKARTA - Situasi hak asasi manusia (HAM) di Rusia telah memburuk secara signifikan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun lalu, kata pakar PBB, menggambarkan "tindakan keras sistematis" terhadap masyarakat sipil dan menyerukan ganti rugi.

Laporan yang dibuat oleh Pelapor Khusus Mariana Katzarova menyebutkan, pihak berwenang Rusia telah melakukan penangkapan massal secara sewenang-wenang terhadap para pengkritik perang, dengan mereka yang ditahan berisiko meninggal karena "penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk yang terus-menerus".

Ini adalah pertama kalinya Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) PBB diberi mandat untuk memeriksa rekam jejak salah satu anggota "P5" yang memegang kursi tetap di Dewan Keamanan.

"(Pakar) telah mendokumentasikan pembatasan legislatif baru-baru ini yang digunakan untuk memberangus masyarakat sipil, menghukum aktivis hak asasi manusia dan pihak lain karena sikap anti-perang mereka," demikian kesimpulan laporan tersebut, seperti dilansir Reuters 19 September.

"Penegakan undang-undang dan peraturan yang sering disertai kekerasan, telah mengakibatkan tindakan keras sistematis terhadap organisasi masyarakat sipil yang telah menutup ruang sipil dan media independen," urai laporan itu.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Moskow diketahui telah mengeluarkan undang-undang yang lebih tegas untuk menghukum mereka yang berbeda pendapat dan dianggap pengkhianat.

Laporan tersebut mengatakan, sekitar 20.000 orang telah ditahan antara Februari 2022 dan Juni 2023 karena ikut serta dalam protes. Selain itu, lebih dari 600 tuntutan pidana dibuka untuk apa yang disebut sebagai aktivitas “anti-perang”.

Pakar PBB Katzarova, mantan jurnalis dari Bulgaria yang memimpin investigasi selama dua perang Chechnya untuk Amnesty International, juga merujuk pada upaya Rusia untuk menghalangi mandatnya, mengatakan tindakan tersebut menunjukkan "kurangnya kemauan politik untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusianya".

Moskow mengatakan kepada Katzarova, mereka tidak mengakui karyanya dan mengatakan karya tersebut secara otomatis akan diabaikan, kata laporan itu.

Perdebatan mengenai temuan laporan ini diperkirakan akan terjadi pada sesi HRC yang akan berlangsung di Jenewa pada Hari Kamis. Negara-negara Uni Eropa akan mengupayakan pembaruan mandat Katzarova. Lebih dari selusin organisasi non-pemerintah telah menulis surat kepada diplomat di Jenewa meminta mereka mendukung pembaruan tersebut, menurut sebuah surat.

Terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, dia tidak bisa berkomentar untuk saat ini karena belum melihat laporan tersebut.

Sebelumnya, Moskow menyebut kritik terhadap catatan hak asasi manusia di dalam negerinya tidak berdasar, membantah menargetkan warga sipil di Ukraina, di mana mereka mengatakan pihaknya melakukan "operasi militer khusus" untuk menghancurkan infrastruktur militer.