Ibu Negara Ukraina Desak PBB Bentuk Pengadilan Khusus untuk Kejahatan Agresi Rusia

JAKARTA - Olena Zelenska, istri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta PBB untuk membentuk pengadilan khusus untuk kejahatan agresi Rusia pada Hari Rabu.

"Saya meminta Anda untuk menciptakan sebuah front hukum untuk keadilan," kata Zelenska kepada para diplomat PBB dalam sebuah pidato video, melansir The National News 23 Februari.

"Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan generasi penerus dari budaya perang ini dan menegaskan kembali keyakinan dan hak-hak dasar manusia," sambungnya.

Itu disampaikannya dalam dialog tingkat tinggi bertajuk 'Gross Human Rights Violations due to Russia’s Aggression against Ukraine'.

"Kami memiliki hak untuk hidup bebas untuk tidak dibunuh atau disiksa; hak untuk tidak hancur berkeping-keping oleh rudal Rusia," paparnya.

Lebih jauh, dalam kesempatan tersebut Zelenska membagikan foto-foto 16.000 anak-anak Ukraina yang diculik dan dideportasi ke Rusia. Banyak dari mereka yang dikirim untuk tinggal bersama orang asing di seluruh negeri.

"Dari apa yang kami tahu, mereka telah diberikan kepada keluarga Rusia dan berusaha menghapus ingatan tentang asal usul mereka," ungkap Zelenska.

Pihak berwenang Ukraina terus menerus menuduh Rusia melakukan penculikan anak selama perang.

Sementara, Rusia, yang telah berulang kali membantah pasukannya melakukan kejahatan perang, mengatakan penculikan yang dituduhkan adalah "evakuasi sukarela" terhadap anak-anak.

Terpisah, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyuarakan keprihatinan Zelenska dan menuduh pasukan Rusia melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina".

"Ini bukan keputusan yang kami buat dengan mudah. Namun dalam kasus ini, buktinya sangat banyak," jelas Thomas-Greenfield.

Sebuah studi terbaru dari Yale School of Public Health memperkirakan, sedikitnya 6.000 anak-anak Ukraina, berusia antara empat bulan dan 17 tahun, ditahan di kamp-kamp "pendidikan ulang" di Krimea yang diduduki Moskow dan daratan Rusia pada tahun lalu.

Laporan tersebut mengidentifikasi 43 pusat penahanan yang terlibat dalam penahanan anak-anak dari Ukraina, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Ukraina, yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Maret tahun lalu, dan Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina telah mendokumentasikan berbagai kekejaman dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh pasukan Rusia, sebut Thomas-Greenfield.

Presiden AS Joe Biden yang melakukan kunjungan mendadak ke Kyiv awal pekan ini mengatakan, pengorbanan Ukraina terlalu besar.

"Biaya yang harus dibayar Ukraina sangat tinggi. Pengorbanannya sudah terlalu besar," sebut Presiden Biden.