Dipecat PDIP Gara-gara Prabowo, Budiman Sudjatmiko: Akhir dari Satu Episode

JAKARTA - Budiman Sudjatmiko mengaku sudah menerima surat pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). Dia tak mau berkomentar banyak dan hanya menyebut ini adalah akhir dari satu episode di karir politiknya.

Pemecatan ini diduga karena Budiman secara terang memberikan dukungan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Padahal, partai berlambang banteng sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres.

“Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya,” kata Budiman saat dihubungi VOI, Kamis malam, 24 Agustus.

“Ini adalah pengakhiran dari satu episode dalam hidup saya,” sambungnya.

Budiman memastikan siap untuk menjalani karir politik lainnya. “(Ini, red) bagian dari perjalanan saya sebagai manusia politik sejak saya remaja,” tegas mantan aktivis itu.

Seperti dugaan banyak orang, PDIP tak bisa terima dengan sikap Budiman Sudjatmiko. Resmi dipecat. Surat diteken Megawati dan Hasto. https://t.co/W55zJWSHMe pic.twitter.com/tHA5Q8HF1f

— Voidotid (@voidotid) August 24, 2023

Diberitakan sebelumnya, Budiman resmi dipecat setelah adanya surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis, 24 Agustus.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada saudara Budiman Sudjatmiko dari keanggotan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," bunyi surat pemecatan yang beredar dikutip pada Kamis, 24 Agustus.

Keberadaan surat tersebut dibenarkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Katanya, surat ini merupakan rekomendasi sidang yang digelar Komite Disiplin DPP PDIP pada Senin, 21 Agustus.

"Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak hari Senin," kata Komarudin saat dikonfirmasi.

Komarudin tak mau bicara banyak soal pemecatan Budiman. Dia mengaku sedang keliling ke Maluku dan Papua untuk konsolidasi memenangkan capres PDIP Ganjar Pranowo.

Selain itu, dia sedang sibuk mengurus pendaftaran calon legislatif sementara (DCS) di dua wilayah tersebut. “Tentang sanksi yang dijatuhkan bisa dicek saja di sekretariat DPP," tegasnya.