Tanggapi Rizal Ramli dan Amin Rais, KPK: Melapor Dugaan Korupsi Harus Sesuai Ketentuan dan Prosedur

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siapapun boleh melaporkan dugaan korupsi. Namun, harus diingat ada ketentuan dan prosedur untuk menyampaikan informasi bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menanggapi kehadiran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli serta Ketua Majelis Syura Partai Ummat M. Amien Rais bersama puluhan orang di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 21 Agustus. Kehadiran mereka disebut untuk melaporkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“KPK tentunya membuka ruang dengan sangat terbuka bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan aduan dugaan tindak pidana korupsi. Namun tentunya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, 22 Agustus.

Ali membantah tak ada pihak yang menemui Rizal Ramli dan rombongan. Katanya, ada petugas yang menemui mereka tapi justru tak menyampaikan aduan.

KPK mengingatkan aturan pelaporan yang sudah ada berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali. “Sehingga layanan publik ini dapat berlangsung dengan tertib,” tegas Ali.

Lagipula, Ali mengatakan komisi antirasuah akan menyembunyikan identitas pihak yang melapor. “(Ini, red) sebagai bentuk perlindungan, kecuali justru pelapor sendiri yang mempublikasikan identitasnya,” ujarnya.

Rizal Ramli mendatangi KPK bersama rombongan karena khawatir dengan kondisi KKN di Tanah Air. Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan bersama sejumlah tokoh nasional, mahasiswa, dosen, hingga emak-emak yang peduli terhadap kondisi Indonesia.

Katanya, pertemuan itu menyimpulkan KKN di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat kritis. Tak sampai di sana, eks Gubernur DKI Jakarta itu dianggap menghadirkan kondisi demokrasi yang tak sehat.

Salah satunya, adanya politik dinasti yang melibatkan anak hingga menantunya. “Lupa bawa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya untuk gabung bikin Republik (Indonesia)," ujar Rizal kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin.