OTT Masih Jadi Indikator Kinerja KPK

JAKARTA - Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) masih menjadi tolok ukur.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaganya pada 4-11 Januari lalu yang kemudian dipaparkannya di hadapan pimpinan KPK.

"Salah satu yang penting adalah bagaimana persepsi OTT masih dianggap sebagai sebuah langkah yang mencerminkan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Hendri dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube KPK RI, Selasa, 2 Februari.

Meski masih menjadi tolok ukur, namun, survei yang melibatkan 2.000 responden ini tetap menginginkan agar tidak ada lagi korupsi di Indonesia.

"Jadi walaupun OTT masih menjadi cerminan kinerja KPK, tapi masyarakat Indonesia ingin sekali pemberantasan korupsi di Indonesia bisa selesai dengan berkurangnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para oknum-oknum koruptor," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengamini operasi tangkap tangan (OTT) memang masih menjadi acuan publik dalam menilai kinerja lembaganya. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan publik agar lembaga antirasuah ini menghukum para koruptor.

"Jadi masyarakat masih menunggu kerja KPK dalam bentuk tangkap tangan. Ini dipahami, kami juga memahaminya sebagai bagian dari berharap KPK itu menjadi pembalas kepada pelaku koruptor," ungkap Ghufron.

Selain itu, lewat survei ini Ghufron juga menangkap keinginan masyarakat agar lembaganya bisa menurunkan bahkan meniadakan praktik korupsi yang ada di Tanah Air di segala bidang termasuk di tengah penanganan pandemi COVID-19.

"Masyarakat juga berharap sebenarnya kerja-kerja KPK adalah untuk menurunkan, meniadakan korupsi. Jadi harapannya, bahwa menindak dalam kerangka untuk meniadakan tipikor dalam segala bidang," katanya.

"Itu bagi kami adalah potret, potret tentang apa? Potret tentang penilaian publik terhadap KPK dan selanjutnya merupakan tantangan kerja-kerja kami ke depan," imbuh Ghufron.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga survei KedaiKopi menyebut 85,5 persen responden menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik. Selain itu, survei ini juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di angka 6,90 persen.

Angka tersebut membuat komisi antirasuah duduk di posisi tiga dalam daftar lembaga yang paling dipercaya publik berada di bawah TNI yang meraih angka 7,04 persen dan Presiden RI yang meraih angka 6,98 persen. 

Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK meningkat karena maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi pada 2020 lalu. Menurut Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo, operasi senyap memang masih menjadi indikator keberhasilan di tengah masyarakat.

"Publik mempersepsi indikator keberhasilan KPK adalah kalau ada OTT. Sehingga ketika akhir tahun kemarin ada dua OTT besar dan kemudian OTT mempengaruhi opini publik dan kepercayaan publik," kata Kunto saat merilis hasil survei tersebut, Senin, 25 Januari kemarin.

Sementara alasan kinerja komisi antirasuah belum baik karena masih banyak korupsi yang terjadi dan ada koruptor yang belum ditangkap.