Sodetan Ciliwung Sempat Mandek, Jokowi: Pembebasan Lahan Tak Diselesaikan Pemprov DKI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menjelaskan penyebab proyek Sodetan Ciliwung sempat terhenti selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pembangunan selesai dan diresmikan hari ini.

Jokowi menyebut, kendala yang menyebabkan mangkraknya proyek Sodetan Ciliwung adalah proses pembebasan lahan yang tak dijalankan selama beberapa tahun.

Dalam hal ini, pembebasan lahan permukiman warga yang dijadikan area proyek sodetan merupakan tanggung jawab Pemprov DKI. Sementara, pengerjaan konstruksi sodetan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

"Pembebasan lahan. Karena memang pekerjaan ini sangat tergantung dengan pembebasan lahan. Sehingga saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin, 31 Juli.

Dalam perjalanannya, proyek Sodetan Ciliwung yang diinisiasi Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mulai mandek sejak 2015. Saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), warga Bidara Cina menggugat Pemprov DKI karena tak terima dengan luas lahan yang dibebaskan hingga nilai ganti ruginya.

Gugatan warga sempat dimenangkan PTUN Jakarta, namun Ahok mengajukan kasasi pada tahun 2016 dan kasus tak berlanjut sampai kepemimpinan berganti ke Anies Baswedan.

Berlanjut saat dua tahun setelah menjabat Gubernur DKI, Anies memutuskan mencabut kasasi yang dilayangkan Ahok pada tahun 2019. Kemudian, Anies membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019. Meski demikian, pembebasan lahan belum juga berlanjut di era Anies.

Sampai akhirnya Heru Budi Hartono menjabat Pj Gubernur DKI, proses pembebasan lahan dipercepat dan pengerjaan konstruksi dilanjutkan oleh Kementerian PUPR.

"Sekarang rampung dan juga selesai. Oleh sebab itu, saya katakan pekerjaan ini sama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta," ungkap Jokowi.

Kini, Joko mengatakan penyelesaian Sodetan Ciliwung setidaknya dapat mengurangi 62 persen masalah banjir di Ibu Kota DKI Jakarta.

"Dengan selesainya Sodetan Ciliwung, ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, (ditambah) baik; tapi yang Bendungan Ciawi-Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, Banjir Kanal Timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62 persen dari persoalan banjir yang ada di Jakarta," ungkapnya.

Dengan adanya Sodetan Ciliwung itu, Jokowi menyebutkan masih ada 38 persen masalah banjir di Ibu Kota yang harus diselesaikan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Artinya, masih ada PR (pekerjaan rumah) 38 persen. Ini yang harus dikerjakan bersama sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah," tegas Jokowi.

Dengan penyelesaian Sodetan Ciliwung itu, Jokowi menargetkan setidaknya enam kelurahan di Jakarta tidak lagi mengalami banjir.

"Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun, sudah hampir 11 tahun, dan hari ini alhamdulillah selesai. Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan nggak banjir lagi," tambahnya.

Menurut dia, penanganan banjir Jakarta harus dilakukan dari hulu sampai hilir.

"Tidak bisa dilakukan hanya di hilir saja. Oleh sebab itu, tahun yang lalu telah selesai kami bangun di Bogor yang namanya Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di tahun 2022," kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan penanganan banjir di Jakarta tidak cukup hanya mengatasi masalah di Sungai Ciliwung.

"Karena kami di Jakarta tidak hanya mengurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik; ya, Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mookervart, Sungai Pesanggrahan, dan lain-lainnya," jelasnya.

Masalah lain yang belum tertangani, menurut Jokowi, adalah banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta.

"Sekali lagi, penanganan banjir Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif," ujar Jokowi.