KPK Sebut Korupsi Toilet di Kabupaten Bekasi Tinggal Tunggu Waktu Naik ke Penyidikan
Gedung KPK (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Dugaan korupsi pembangunan toilet mewah sekolah di Kabupaten Bekasi segera naik ke penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang menyusun satuan tugas (satgas) yang akan bertugas.

"Sekarang ini kita sedang membentuk timnya," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur kepada wartawan, Senin malam, 24 Juli.

Tim ini dibentuk karena komisi antirasuah tak mau sembarangan mengusut dugaan korupsi yang terjadi. Apalagi, jumlah toilet yang dikorupsi diduga berada di 488 titik di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, permasalah toilet di ratusan titik tersebut juga berbeda antara satu dan lainnya. "Misalnya, satu toilet ada yang kekurangannya di bagian lantainya, yang lain di bagian kelengkapan yang lain, di sini satu persatu kita pastikan, seperti itu," jelas Asep.

Lebih lanjut, Asep memastikan pengusutan dugaan korupsi ini bakal diumumkan ketika naik penyidikan. KPK disebutnya kini sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencari kerugian dari proyek tersebut.

"Tentu, kita sudah komunikasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara," ujar Asep.

Diketahui, pemerintah Kabupaten Bekasi membangun 488 toilet untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Total dana dalam proyek ini mencapai Rp96,8 miliar.

Dari jumlah itu tiap sekolah dapat jatah Rp198,5 juta untuk membangun toilet. Dana tersebut sempat viral dan menjadi perhatian publik karena hasilnya tak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.