Terpilih Jadi Presiden, Ganjar Bantah Soal Kontrak Politik Bagi-bagi Jatah Menteri

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah soal adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika terpilih menjadi Presiden.

Hal itu disampaikan Ganjar usai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

"Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan presiden," kata Ganjar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip ANTARA, Selasa, 13 Juni.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.

"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," kata Said Abdullah menambahkan dalam keterangannya.

Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni mensejahterakan rakyat.

Sebelumnya, pada hari Minggu kemarin, kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis, "Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP."

Akan tetapi, pada hari Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, "Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!”