Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan soal permintaan jatah menteri sebanyak lima kursi di kabinet jika Prabowo Subianto-Gibran  sudah resmi dinyatakan sebagai presiden-wakil presiden periode 2024-2029.

Menurutnya, pernyataan yang keluar dari mulut Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto itu hanya untuk memberikan semangat kepada para ketua-ketua DPD yang sudah menyukseskan Pemilu 2024 hingga suara Partai Beringin meroket. 

"Waktu kemaren acara di Bali sebetulnya kan acara internal yang kemudian terkuak oleh media. Sebetulnya informasi yang memberikan semangat saja kepada kawan kawan internal yang memang waktu itu berterimakasih kepada ketua-ketua DPD atas kerjasamanya selama ini cukup baik sehingga kita mencapai perolehan baik pilpres dan pileg seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu konteksnya," jelas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret. 

Ketua Komisi II DPR itu lantas mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidential. Sehingga yang mempunyai hak prerogatif tertinggi adalah presiden. 

"Insyaallah, kalau nanti misalnya besok hari Rabu sudah diumumkan pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang pilpres tentu pak Prabowo yang nanti akan punya kewenangan," kata Doli. 

Namun, tambah Doli, sesuai dengan Undang-Undang, presiden terpilih nantinya juga akan mendiskusikannya dengan partai politik (parpol) pengusung. Dalam hal ini, Prabowo akan membahas soal kabinet pemerintahannya dengan para ketua umum parpol.

"Biasanya kan karena memang di UU juga diatur pengusung capres cawapres itu kan gabungan parpol kita sama sama tahu ada 9 parpol, dan selama ini juga biasanya presiden terpilih pasti akan mendiskusikan dulu dengan ketua ketua umum partai politik pengusungnya," ujar Doli. 

"Nah terkait soal Golkar, kami juga tentu pada akhirnya ada perundingan, ada pembicaraan antara pak Prabowo dengan ketua umum kami pak Airlangga Hartarto," tambahnya. 

Doli menilai, kemungkinan sudah ada pembicaraan pembicaraan informal antara keduanya. Namun, dia mengaku  tak tahu menahu soal permintaan jatah 5 kursi menteri apakah sudah disampaikan ke Prabowo atau belum. 

"Saya nggak tahu persis dan saya merasa  bukan kewenangan saya. Kalau pun (ada) pembicaraan itu, mestinya terjadi secara tertutup antara pak Prabowo dan pak Airlangga. Yang tahu hanya Pak Prabowo, Pak Airlangga dan Allah SWT," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sempat menyebut peran besar partainya dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. 

Karena itu, dia mengusulkan Partai Beringin itu dapat jatah menteri sebanyak lima kursi di kabinet jika Prabowo jadi presiden.

"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," kata Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret.