Anggota DPR PPP Wanti-wanti IKN Jangan Seperti Batam, Gagal Jadi Kota Maju

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Syamsurizal mewanti-wanti jangan sampai Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bernasib sama dengan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Yakni gagal menjadi kota yang diproyeksikan sebagai kota maju.

Hal itu disampaikan Syamsurizal dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret.

"Tadi di sebut Kota Sensen kota yang sangat maju di China sana. Sensen itu dibangun serentak dengan Batam, sama-sama waktu itu, tapi hasilnya Sensen maju pesat luar biasa sampai penduduknya mencapai 17 juta. Kalau Sensen melesat (harusnya, red) Batam meleset. (Tapi) Apa yang diinginkan batam waktu itu sama sekali tidak terwujudkan, walaupun Batam ini ada semacam konsep yang berubah, kemajuan Batam biasa, kemudian kita harapkan seperti Sensen itu tidak terjadi," ujar Syamsurizal.

Syamsurizal meminta Kepala Otorita IKN mempelajari konteks membangun IKN. Menurutnya, Kegagalan Batam untuk menjadi kota maju lantaran dihalau oleh Singapura. Singapura, menurutnya, menganggap bahwa Batam adalah saingannya.

"Tapi Sensen didukung sepenuhnya oleh pemerintahnya kala itu, RRC-nya ketika itu. Yang paling mendukungnya itu adalah masyarakat, pebisnis yang jumlahnya nomor satu di dunia. Ini berbeda dengan Batam dan tentunya ini berbeda dengan IKN ini karena di sana tidak ada penduduk yang sifatnya pebisnis," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Syamsurizal, IKN harus menjadi perhatian bersama agar tidak menjadi kota yang gagal seperti Batam. Salah satunya, mengantisipasi datangnya orang-orang yang justru membawa kekumuhan bagi IKN.

"Karena yang menyebabkan Batam (gagal maju) itu, ketika kami coba pelajari karena saya tinggal di Batam banyak hal yang idealnya menjadi begitu, pertama, datangnya penduduk-penduduk Batam itu tidak bisa berkutik karena disibukkan dengan orang yang datang yang membawa kekumuhan barangkali ini yang harus diantisipasi untuk IKN," kata legislator dapil Riau itu.