Ayatollah Ali Khamenei: Kesepakatan Nuklir dengan Barat Tidak Salah, Tapi...

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Iran mengatakan pada Hari Minggu, kesepakatan dengan Barat mengenai nuklir Teheran dimungkinkan jika infrastruktur nuklir negara itu tetap utuh, di tengah kebuntuan antara Teheran dan Washington untuk menghidupkan kembali Kesepakatan Nuklir 2015.

Pembicaraan tidak langsung selama berbulan-bulan antara Teheran dan Washington untuk menyelamatkan perjanjian nuklir dengan enam negara besar telah terhenti sejak September, dengan kedua belah pihak saling menuduh satu sama lain membuat tuntutan yang tidak masuk akal.

Persetujuan Ayatollah Ali Khamenei muncul beberapa hari setelah Teheran dan Washington membantah laporan, mereka hampir mencapai kesepakatan sementara, di mana Teheran akan mengekang program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

"Tidak ada yang salah dengan kesepakatan (dengan Barat), tetapi infrastruktur industri nuklir kami tidak boleh disentuh," kata Khamenei, menurut media pemerintah, melansir Reuters 11 Juni.

Kesepakatan Nuklir 2015 membatasi aktivitas pengayaan uranium Iran untuk mempersulit Teheran mengembangkan senjata nuklir, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi internasional.

Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump membawa Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut, menerapkan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran, sehingga membuat Teheran secara bertahap bergerak jauh melampaui pembatasan nuklir dalam perjanjian tersebut dan menghidupkan kembali kekhawatiran AS, Eropa dan Israel terkait kemungkinan pembuatan bom atom.

Mengulangi sikap resmi Iran selama bertahun-tahun, Khamenei mengatakan Pemerintah Teheran tidak pernah berusaha membuat bom nuklir.

"Tuduhan bahwa Teheran sedang mencari senjata nuklir adalah sebuah kebohongan dan mereka tahu itu. Kami tidak menginginkan senjata nuklir karena keyakinan agama kami. Jika tidak, mereka (Barat) tidak akan bisa menghentikannya," tegas Khamenei.

Khamenei, yang memiliki keputusan terakhir dalam semua masalah negara seperti program nuklir Iran, mengatakan otoritas nuklir negara tersebut harus terus bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB "di bawah kerangka kerja pengamanan".

Namun, Khamenei meminta pihak berwenang Iran "untuk tidak menyerah pada "tuntutan berlebihan dan palsu" dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA)", menambahkan bahwa undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Iran pada tahun 2020 harus dihormati.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Teheran akan menangguhkan inspeksi IAEA terhadap situs-situs nuklirnya dan meningkatkan pengayaan uranium, jika sanksi-sanksi tidak dicabut.

"Ini adalah hukum yang baik ... yang harus dihormati dan tidak dilanggar dalam memberikan akses dan informasi (kepada IAEA)," ujar Khamenei.

Diberitakan sebelumnya, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) bulan lalu melaporkan kemajuan terbatas atas isu-isu yang disengketakan dengan Iran, termasuk memasang kembali beberapa peralatan pemantauan yang awalnya dipasang di bawah pakta 2015 yang diperintahkan oleh Teheran untuk dicopot tahun lalu.