JAKARTA - Rusia pada Hari Kamis membantah tuduhan Ukraina bahwa mereka mendukung separatis pro-Rusia di Ukraina timur pada tahun 2014, mendiskriminasi etnis Tatar dan Ukraina di Krimea, menuduh Kyiv melakukan "kebohongan terang-terangan" di mahkamah tertinggi PBB.
Ukraina telah meminta Mahkamah Internasional (ICJ) yang berbasis di Den Haag, Belanda untuk memerintahkan Rusia menghentikan dugaan diskriminasi terhadap etnis Tatar di Krimea, semenanjung Ukraina yang diduduki Rusia sejak 2014.
"Ukraina terus menerus melakukan kebohongan dan tuduhan palsu yang dilontarkan kepada federasi Rusia," ujar Duta Besar Rusia untuk Belanda Alexander Shulgin pada hari kedua sidang di ICJ, melansir Reuters 9 juni.
"Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran," tandasnya.
Dalam kasus yang sama, sebuah panel yang terdiri dari 16 hakim di ICJ minggu ini mulai mendengarkan pernyataan Ukraina, bahwa Moskow melanggar perjanjian anti-terorisme PBB dengan memperlengkapi dan mendanai pasukan pro-Rusia, termasuk milisi yang menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17, yang menewaskan 298 penumpang dan kru pada tahun 2014.
MULTIMEDIA: photos and videos of today’s hearings held before the #ICJ in the case #Ukraine v. #Russia are available here https://t.co/mQa7m1s6TH pic.twitter.com/1QyhAYNJHZ
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) June 8, 2023
November lalu, pengadilan Belanda menghukum dua orang Rusia dan seorang separatis Ukraina secara in absentia atas peran mereka dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan menemukan Rusia memiliki "kendali penuh" atas pasukan separatis.
Rusia menolak apa yang disebutnya sebagai keputusan "memalukan" oleh pengadilan Belanda. Pada Hari Kamis, Duta Besar Rusia untuk ICJ Gennady Kuzmin mengatakan kepada ICJ, keputusan Belanda tersebut bias terhadap pasukan separatis di wilayah Donesk.
"Pada akhirnya, kasus MH17 Ukraina bermuara pada omong kosong," ujar Kuzmin.
Sidang dalam kasus ini di ICJ, yang dimulai pada tahun 2017, menandai pertama kalinya pengacara Ukraina dan Rusia bertemu di ICJ sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.
Pada Hari pertama sidang, Ukraina menuduh Rusia sebagai negara teroris yang dengan sengaja mendanai dan melengkapi pasukan pro-Rusia di Ukraina Timur, mencoba menghapus budaya etnis Tatar dan Ukraina di Krimea.
Rusia menyangkal telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis di wilayah Ukraina yang didudukinya.
BACA JUGA:
Ukraina memiliki kesempatan untuk menjawab kasus Rusia minggu depan. Mahkamah Internasional, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, diharapkan untuk memutuskan keseluruhan kasus ini sebelum akhir tahun ini.
Diketahui, ICJ adalah pengadilan tertinggi PBB untuk perselisihan antar negara dan keputusannya mengikat tetapi tidak memiliki mekanisme penegakan hukum.