JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan korupsi di sektor pelayanan publik bikin rugi. Sebab biaya sosial akan meningkat sehingga perlu pengawasan lebih dari masyarakat.
"Korupsi pada sektor ini menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Untuk itu KPK melakukan manifestasi dalam menjalankan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas," kata Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Novianthi dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam, 30 Mei.
Kata Dian, pendidikan antirkorupsi ini diharap membuat semua pihak makin sadar bahaya rasuah. Tak hanya di Tanah Air, harapan ini juga berlaku bagi masyarakat lintas negara.
Sehingga, KPK saat ini terus bersinergi dengan banyak pihak. "Salah satunya dengan sinergitas antar lembaga antikorupsi kawasan Asean," tegasnya.
"Melalui pemanfaat teknologi digital, pendidikan antikorupsi menjadi usaha untuk menanamkan kebiasaan yang baik dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pejabat negara," sambung Dian.
Melengkapi pernyataan KPK, Mariam Mattew dari Transparency Intenational menyatakan korupsi memang menjadi masalah semua negara. "Pemimpin harus bisa memerangi korupsi dan mempromosikan sikap antikorupsi," katanya.
BACA JUGA:
Kemudian, pemerintah juga harus membuka ruang bagi aktivis, pemilik bisnis hingga komunitas maupun kaum muda. "Dalam masyarakat demokratis, rakyat dapat bersuara untuk membantu memberantas korupsi dan menuntut dunia yang lebih bersih bagi kita semua," pungkas Mariam.
