Luhut Minta KPK Awasi Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung: Saya Lihat Banyak yang Bisa Dihemat

JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam pengerjaan mega proyek infrastruktur, seperti kereta api cepat Jakarta - Bandung maupun penerapan National Single Window di berbagai pelabuhan.

Menurut Luhut Pandjaitan, dalam peluncuran aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Selasa 13 April, KPK perlu dilibatkan dalam proyek infrastruktur untuk meningkatkan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan peran aktif KPK, diharapkan tindakan penyalahgunaan (fraud) dapat dicegah, sehingga turut meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya bagi kas negara.

"Kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung, banyak yang bisa kita hemat sebenarnya. Kemudian juga proyek seperti pelabuhan national single window," ujarnya. dikutip dari Antara.

Luhut menginginkan peran KPK dengan meningkatkan fungsi pencegahan dapat memperkecil atau menihilkan peluang korupsi di proyek infrastruktur. Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengebut proyek infrastruktur di berbagai sektor, seperti jalan tol, kereta api, hingga pangan.

"Banyak sekali mega proyek di negeri yang sedang jalan, yang perlu pencegahan agar tidak terjadi bahan korupsi ke depan, dan saya senang sekali kalo KPK memainkan peran ini ke depan," ujar mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

Jika KPK terlibat aktif dalam proyek infrastruktur sedari awal, maka akan turut mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang sudah mengincar peluang korupsi dari berbagai kegiatan pengadaan. Luhut menyebutkan terdapat juga oknum-oknum yang tidak suka jika KPK terlibat dalam proyek infrastruktur.

"Saya mohon KPK ikut ke dalam ini karena banyak yang tidak mau ini jalan, karena di situlah sumber korupsi yang sangat banyak," ujar dia.

Selain peran aktif KPK, Luhut juga berjanji akan mendorong penerapan digitalisasi dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Sarana ini akan mengurangi peluang oknum pejabat untuk melakukan korupsi karena mengedepankan sistem yang transparan dan akuntabel.

Dia ingin KPK tidak hanya getol melakukan penindakan, melainkan juga aktif terjun langsung melakukan pencegahan.

"Jangan kita biarkan orang lain buat salah kalau bisa kita ingatkan," jelasnya.