JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penggunaan dana desa dipelototi. Apalagi, anggaran yang dikeluarkan untuk mengusut dugaan korupsi dana dari pemerintah pusat itu cukup besar.
"Jika sudah terjadi tindak pidana korupsi, seperti kejadian di Sumba ada Kepala Desa yang korupsi, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memprosesnya di pengadilan ibu kota," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 Oktober.
Alexander mengingatkan jangan ada lagi biaya pengusutan dugaan korupsi yang lebih mahal ketimbang total uang yang didapat pelaku. Auditor diminta memaksimalkan pencegahan korupsi.
Dia menegaskan KPK tak bisa bekerja sendirian. Semua pihak, termasuk BPKP, BPK, dan Inspektorat harus ikut mencegah korupsi dana desa.
"Kami berharap sinergi teman-teman KPK, BPKP, BPK, dan Inspektorat untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyimpangan korupsi di daerah-daerah bersama masyarakat," tegasnya.
Alexander bilang bukan hanya lembaganya yang punya tugas memberantas korupsi. Auditor juga punya peran untuk mengawasi penggunaan anggaran.
Mereka diminta terus bekerja maksimal sehingga dana desa tidak menjadi bancakan. "Ini saya ingatkan juga, bukan hanya KPK yang berperan dalam pemberantasan korupsi, melainkan teman-teman auditor yang memiliki fungsi pengawasan," ujar Alexander.
"Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sinergi agar lebih efektif," pungkasnya.
BACA JUGA:
-
| LIFESTYLE
Rekomendasi Film yang Bakal Curi Perhatian di Festival Film World Cinema Week
18 Oktober 2022, 22:10 -
| OLAHRAGA
PSSI Lakukan Pertemuan Dramatis dengan FIFA, Ada Masukan Evaluasi Internal Organisasi
18 Oktober 2022, 21:50 -
| BERITA
Tim SAR Masih Cari 7 Penumpang Perahu Motor yang Hilang di Perairan Wooi Yapen Papua
18 Oktober 2022, 22:12
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
