JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penanganan korupsi yang menjerat kepala desa kerap kali hanya membuang-buang anggaran. Penyebabnya, uang korupsi yang mereka ambil sebenarnya kecil namun biaya untuk mengusut kasus ini bisa mencapai ratusan juta.
Sehingga, daripada membuang anggaran lebih baik pelakunya dipecat dan diminta untuk mengembalikan uang yang diambilnya. Penyebabnya, pemberantasan korupsi juga harus dilakukan secara efektif dan efisien.
"Dalam penanganan korupsi, kita juga harus memegang prinsip efektivitas dan efisiensi. Nyolongnya Rp5 juta, biaya memprosesnya Rp100 juta. Kan enggak mungkin juga. Suruh kembalikan, pecat orang itu, selesai," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan yang dikutip dari YouTube KPK RI, Jumat, 10 Desember.
"Ini harus diperhatikan juga, jangan sampai kita juga buang-buang duit juga dalam penanganan perkara," imbuhnya.
Lebih lanjut, Alexander tak menampik penanganan kasus kecil dengan anggaran besar ini kerap terjadi. "Banyak, untuk perkara-perkara di Papua, Maluku. Ingat pengadilan tipikor itu hanya ada di ibu kota provinsi," ungkapnya.
Akibatnya, meski uang yang diambil oleh para kepala desa itu tidak banyak namun biaya penanganannya begitu besar karena harus mendatangkan saksi dari luar wilayah. Hal ini, sambung Alexander, membuat beban pihak kejaksaan dalam melakukan penuntutan menjadi bertambah padahal mereka tidak memiliki biaya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Rugikan Negara Rp300 Juta, Kejari Ambon Tahan 2 Tersangka Korupsi Dana Desa
06 Desember 2021, 18:10 -
| BERITA
Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Dianggap Menyederhanakan Kejahatan Korupsi
04 Desember 2021, 06:58 -
| BERITA
Semua Santriwati yang Ada di Pesantren Guru Cabul di Bandung Sudah Dipindahkan
09 Desember 2021, 16:23 -
| BERITA
KPAI: Pemerkosa 12 Santriwati Bisa Dihukum Penjara 20 Tahun dan Kebiri
10 Desember 2021, 01:51
Berkaca dari kejadian ini, maka aparat penegak hukum serta auditor, inspektorat BPK maupun BPKP tetap harus melakukan pekerjaan menemukan kerugian negara. Namun, para pelaku tak perlu dilakukan hukuman pidana melainkan harus mengembalikan kerugian yang mereka timbulkan.
"Bukan tidak ada sanksi buat mereka yang terbukti secara administratif itu ditemukan ada kesalahan. Ada. (Begitu juga, red) rekanan yang nakal. Blacklist. Misalnya, dua tahun enggak boleh lelang. Pejabatnya dinon-job, itu kan sanksi juga," tegas Alexander.
"Jadi tidak semua penyimpangan itu harus berakhir di pengadilan. Itu prinsipnya. Kalau sudah kelewatan, saya bilang ya sudah," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
