JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak semua pihak mencegah korupsi. Praktik rasuah dituding jadi penyebab buruknya pelayanan publik, terganggunya pembangunan infrastruktur, hingga kemiskinan.
"Kenyataan kita sehari-hari yang mudah ditemukan dan dirasakan masyarakat kita adalah kemiskinan," kata Alexander dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 30 November.
"Kita masih melihat, layanan kesehatan kita belum begitu baik, melihat angka pendidikan yang masih rendah, fasilitas sekolah banyak yang rusak, infrastruktur juga dibangun dengan kualitas tidak baik. Salah satu penyebab permasalahan itu adalah korupsi," sambungnya.
Alexander mengatakan semua pihak harus bekerja sama untuk memberantas korupsi. Apalagi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terkini hanya meraih skor 38.
Angka tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara. "Untuk itu, saya mengajak keterlibatan seluruh pihak, baik Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha, dan segenap lapisan masyarakat, sangat penting gelorakan terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Tak hanya itu, komitmen mencegah korupsi juga harus ditunjukkan kepala daerah. Mereka harus mati-matian menutup celah korupsi.
"Yang paling utama bagi kami, komitmen kepala daerah tidak lakukan korupsi, ini yang harus terus selalu kami ingatkan, kami bangun," pungkasnya.