Menkes Budi: Orang Kaya Belum Tentu Dapat 'Tiket Pertama' Vaksin Berbayar

JAKARTA - Vaksinasi COVID-19 melalui jalur mandiri atau berbayar kembali menjadi pembahasan, setelah sebelumnya sempat ditiadakan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan vaksin diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Usulan vaksinasi mandiri ini datang dari para pengusaha.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapatkan banyak pesan dari para pengusaha yang membahas mengenai vaksinasi COVID-19 secara mandiri atau berbayar ini.

Menurut Budi, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam vaksinasi COVID-19. Pertama, perlu diingat bahwa vaksinasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, tetapi diberikan untuk membangun herd immunity. Dengan vaksinasi maka diharapkan seluruh masyarakat dapat terlindungi.

Contohnya, kata Budi, bila salah satu negara melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakatnya, tetapi negara lain tidak melakukan vaksinasi, maka penularan COVID-19 masih tetap bisa terjadi.

"Ini untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, rakyat Indonesia dan seluruh rakyat manusia. Ini program yang sangat sosialis, bukan program yang sangat individualis," katanya, dalam acara Kompas100 CEO Forum, Kamis, 21 Januari.

Catatan kedua, Budi mengatakan pengusaha boleh membantu proses vaksinasi lewat vaksin mandiri, namun harus diberikan semerata mungkin. Jangan hanya orang-orang atau golongan tertentu.

"Ketiga, saya minta tolong dipastikan bahwa ini sudah diberikan sebagai haknya semua rakyat untuk mendapatkan secara gratis. Jadi apapun mekanismenya tadi, saya terbuka asalkan itu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya untuk seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Budi berpesan kepada para konglomerat yang ingin melakukan vaksinasi mandiri agar tidak memprioritaskan penyuntikkan vaksin COVID-19 kepada golongan kaya terlebih dahulu.

"Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu, boleh, tapi harus dipahami 3 hal itu. Satu ini sesuatu yang sifatnya harus terjadi di semua rakyat, enggak boleh sekelompok saja, karena enggak ada gunanya juga," jelasnya.

Seperti diketahui, bahwa tahapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dilakukan pada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Sebanyak 1,4 juta orang tenaga medis akan mendapatkan vaksinasi pada Januari hingga Februari.

Kemudian, pada pekerja sektor publik sebanyak 17 juta orang di Maret hingga April, berlanjut pada lansia sebanyak 25 juta orang. Sementara vaksinasi pada masyarakat umum akan dilaksanakan pada akhir April atau Mei.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan usulan pelaku usaha untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Saat ini usulan tersebut masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

Salah satu pertimbangan atas usulan tersebut adalah dapat mempercepat program vaksinasi yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di dalam negeri.

"Ini yang baru kita akan putuskan, karena apa, karena kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apa lagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak?" ujarnya, saat membuka Kompas100 CEO Forum tahun 2021 secara virtual, Kamis, 21 Januari.

Namun, Jokowi bilang perlu ada perbedaan antara vaksinasi yang dilakukan pemerintah secara gratis dengan vaksinasi melalui jalur mandiri. Salah satunya adalah perbedaan dalam penggunaan jenis vaksin. Ia juga minta isu ini dikelola dengan baik agar masyarakat tak salah tangkap.

"Mungkin bisa diberikan (vaksin mandiri) asal merek vaksinnya berbeda, tempat melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan," tuturnya.

Saat ini Indonesia telah melakukan komitmen pembelian vaksin dengan sejumlah produsen seperti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer.

Jokowi juga optimis vaksinasi bisa rampung kurang dari satu tahun untuk 182,5 juta target yang divaksin. Hal itu dengan menghitung jumlah vaksinator, puskesmas, dan rumah sakit yang ada saat ini.

"Ini kenapa pernah saya bilang tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita ini bisa kita selesaikan, karena angka-angkanya yang saya hitung kita bisa," ucapnya.