Bagikan:

JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mempunyai andil yang cukup kuat dalam rencana vaksinasi berbayar melalui perusahaan negara PT Kimia Farma Tbk yang menyasar kalangan individu (mandiri).

Untuk diketahui, sebelum menjabat sebagai Menkes, Budi merupakan Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Barangkali Pak @BudiSadikin  lupa bahwa dia bukan Wamen BUMN lagi,” ujarnya dalam laman Twitter pribadi @FaisalBasri yang dikutip pada Selasa, 13 Juli.

Namun, wacana vaksin berbayar tersebut kemudian mendapat tentangan dari sejumlah kelompok masyarakat yang membuat Kimia Farma akhirnya menunda rencana tersebut.

“Tugas mulia BUMN itu adalah value creating bagi maslahat orang banyak, bukan value extraction alias berburu rente. Makanya ada Menteri BUMN,” kata Faisal melanjutkan.

Bahkan, Faisal sempat mengeluarkan pendapat keras agar pemerintah tidak meneruskan program vaksinasi komersial di situasi saat ini.

“Pasokan vaksin masih terbatas. Praktik jualan vaksin adalah tindakan biadab. Pemerintah harus melarangnya, apalagi yang jualan BUMN,” tegasnya.

Dalam beberapa cuitannya Faisal malahan meyebut agenda membanderol vaksin sebagai sebuah prilaku rente yang tidak elok dilakukan saat tekanan  pandemi sedang hebat-hebatnya terjadi.

“Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp100.000 persuntikan, rentenya senilai Rp17,2 triliun. Makanya ada vaksin gotong royong (lebih tepat vaksin rente),” katanya.

Sebagai informasi, perusahaan farmasi pelat merah Kimia Farma direncanakan mulai menjual vaksin COVID-19 berbayar pada Senin, 12 Juli kemarin. Akan tetapi hal tersebut urung dilaksanakan karena mendapat tentangan dari berbagai pihak.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," tutur Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro.