JAKARTA - Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut saat ini pemerintah tengah menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi berbayar individu.
"Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian BUMN dan PT Bio Farma Persero yang saat ini sedang bersama-sama menyiapkan petunjuk teknis tersebut, yang kita harapkan dapat segera mungkin kita finalisasi," kata Nadia dalam konferensi pers virtual, Selasa, 13 Juli.
Awalnya, vaksinasi inidividu yang masuk dalam skema Gotong Royong ini direncanakan dimulai pada Senin, 12 Juli lalu. Namun, saat ini pemerintah menunda pelaksanaannya.
Karenanya, Nadia meminta fasilitas pelayanan kesehatan yang membuka vaksinasi berbayar, dalam hal ini PT Kimia Farma dan akan diperluas oleh sejumlah pihak, untuk menunggu petunjuk teknis sebelum kembali membuka layanan vaksinasi individu.
"Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi Gotong Royong individu, kami minta untuk menunggu dulu dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong individu ini," tutur Nadia.
BACA JUGA:
Selain itu, Nadia juga meminta pemerintah daerah untuk tidak memberi nomor antrean pengguna vaksinasi berbayar atau user ID sebelum petunjuk teknis keluar.
"Kami juga meminta dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk menunggu petunjuk teknis yang akan segera ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebelum memberikan user ID kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melayani vaksinasi Gotong Royong individu," lanjutnya.
Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksinasi berbayar untuk individu di Tanah Air menggunakan jenis vaksin Sinopharm yang dibeli oleh industri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Vaksin Sinopharm ini dibeli Industri dan BUMN. Kalau hibah pribadi dari Raja Uni Emirat Arab (UEA) ke Bapak Presiden Joko Widodo, tidak dijual oleh Bio Farma," katanya saat hadir secara virtual dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR.
Menkes Budi mengatakan vaksin Sinopharm yang dihibahkan oleh UEA dikelola dengan sangat hati-hati oleh Kementerian Kesehatan.
“Kami sangat hati-hati, setiap kali mau mengeluarkan, kami meminta arahan Bapak Presiden. Tadinya vaksin ini mau dipakai untuk haji," katanya.
Namun karena pelaksanaan haji pada tahun ini ditiadakan, kata Budi, maka sesuai petunjuk Presiden Joko Widodo, vaksin Sinophram tersebut sudah diarahkan untuk para difabel.
"Ini diberikan sebagai jatah pribadi Bapak Presiden ke difabel-difabel di zona merah,” ujar Menkes.
