Bagikan:

JAKARTA - Jelang sebelas hari sebelum penyelenggaraan balapan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) belum juga mengungkap daftar sponsor resmi Formula E atau Jakarta E-Prix 2023.

Hal ini mengakibatkan dugaan banyak pihak yang tak berminat untuk ikut mensponsori balapan mobil listrik yang digelar pada tahun kedua di Jakarta tersebut.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah menyebut kesan seperti ini harus diantisipasi oleh Jakpro selaku BUMD penyelenggara.

Mengingat, isu sepinya sponsor juga sempat berkembang dalam gelaran Formula E tahun 2022.

"Ini sebetulnya masalah yang terulang kembali. kalau terkait ini, saya mengembalikan kembali kepada panitia pelaksana jangan sampai nanti menjadi isu liar bahwa pagelaran ini seperti pagelaran tahun lalu yang sepi peminat sponsor," kata Ima, Senin, 22 Mei.

Ima menegaskan, Jakpro harus bisa menunjukan kepada calon sponsor minat masyarakat terhadap balapan Formula E. Dengan itu, menurut dia, sponsor akan yakin untuk investasi di balapan tahun ini.

Terlebih gelaran balapan Formula E tahun ini tidak lagi diurusi oleh Pemprov DKI Jakarta karena telah menggunakan skema business to business (B2B) oleb Jakpro.

"Semua permasalahan harus diselesaikan secara B2B. Kami tidak mengizinkan pagelaran ini masih menggunakan APBD DKI," ujar Ima.

Hal serupa pernah diungkapkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat menanggapi penjualan tiket Formula E sebulan sebelum balapan baru terjual 40 persen.

Pemprov DKI tak mau ikut campur dalam mengurusi penjualan tiket yang belum ludes terjual. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono menegaskan bahwa Formula E saat ini tak lagi jadi kegiatan pemerintah.

Berbeda dari tahun 2022, Formula E tahun ini memiliki skema business to business (B2B) antara BUMD PT Jakarta Propertindo dengan Formula E Operation.

"Itu sebenarnya sudah programnya BUMD Jakpro dengan B2B. Jadi, pemerintah daerah tidak terlibat sama sekali," kata Joko saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 11 Mei.

Saat Formula E direncanakan pada masa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI, biaya commitment fee sebesar Rp560 miliar memang digelontorkan oleh Pemprov DKI lewat APBD. Namun, Joko menegaskan pihaknya kini tak lagi mengalokasikan anggaran apapun untuk ajang balap mobil listrik tersebut.

"Sekarang pemerintah daerah sudah tidak lagi mengeluarkan sedikit pun untuk pelaksanaan Formula E yang sekarang. Itu urusan bisnis mereka (Jakpro)," ujarnya.