Jalan Mulus Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri Baru

JAKARTA - Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis terhitung mulus. Sejak disodorkan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 13 Januari, hingga akhirnya diputuskan oleh Komisi III DPR RI menjadi Kapolri baru pada Rabu, 20 Januari, tak terdengar suara penolakan terhadap Kabareskrim tersebut.

Suara tepuk tangan menggema di ruang rapat Komisi III DPR RI setelah ketua komisi yang membidangi hukum Herman Hery mengetuk palu tanda disetujuinya Listyo Sigit sebagai Kapolri yang baru menggantikan Idham Azis yang akan segera pensiun.

"Berdasarkan pertimbangan pandangan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akhirnya, pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Listyo Sigit sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat membacakan keputusan akhir, Rabu, 20 Januari.

Setelah keputusan ini diambil, Komisi III pun bergerak cepat mengirimkan surat ke Pimpinan DPR supaya rapat paripurna pengesahan Listyo Sigit sebagai Kapolri bisa segera dilakukan. Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir bahkan menyebut, rapat ini mungkin saja digelar Kamis, 21 Januari agar Presiden Jokowi dapat segera melantik mantan ajudannya itu sebagai Tribata 1.

"Kalau bisa secepatnya mungkin besok dilakukan paripurna persetujuan DPR dan (hasilnya, red) bisa segera dikirim ke Bapak Presiden," ungkap Adies.

Uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri

Dimulai sejak pukul 10.00 WIB, Listyo yang hadir dan sempat diantar oleh Kapolri Jenderal Idham Azis serta sejumlah kakak angkatannya dalam upaya menunjukkan soliditas di internal Korps Bhayangkara tampak menguasai materi di dalam makalah miliknya berjudul Transformasi Menuju Polri yang Presisi.

Adapun presisi merupakan akronim dari kata prediktif, responsibilitas, transparasi berkeadilan.

"Transformasi Polri akan saya lakukan dengan transformasi menuju Polri yang predidiktif, resposibilitas, dan transparan berkeadilan yang kami perkenalkan dengan konsep Polri yang Presisi," ungkap Listyo saat memaparkan makalahnya.

Selain itu, dia juga memaparkan sejumlah hal yang akan dibuatnya nanti setelah dilantik seperti bakal membuat hotline kepolisian satu nomor secara nasional, akan menerapkan e-Tilang sehingga Polantas tak lagi perlu menilang secara konvensional untuk mencegah penyimpangan, hingga bakal membuat virtual police untuk memberikan edukasi kepada warganet.

Tak hanya itu, dia juga menyinggung cara mencegah terjadinya terorisme di tengah masyarakat hingga cara untuk mempraktikkan hukum yang setara bagi semua pihak. Termasuk, bakal mengikuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) pada Desember 2020 lalu.

Selama berjam-jam, semua ini Listyo paparkan di hadapan seluruh Komisi III DPR RI. Akhirnya, seluruh fraksi secara bulat menyatakan setuju terhadap pencalonannya meski ada yang memberikan catatan terhadap dirinya saat mengemban jabatan sebagai Kapolri nanti.

Ada tiga fraksi yang memberikan catatan bagi Listyo yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.

Fraksi Demokrat yang diwakili oleh anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengatakan kapolri terpilih harus dapat meningkatkan citra kepolisian sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sehingga ada tiga catatan yang disampaikan oleh partai berlambang bintang mercy tersebut, yaitu pertama calon Kapolri harus meningkatkan kinerja yang lebih baik sehingga anggotanya menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral, imparsial, dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum.

Kedua, Polri harus mampu menyelesaikan permasalahan terkait isu intoleransi dan radikalisme di Indonesia dengan cara-cara yang profesional.

Ketiga, prioritas Polri jangan hanya keamanan di Jakarta saja, namun wilayah Indonesia Timur harus jadi prioritas khususnya situasi keamanan dan isu-isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua.

Selain itu, Kapolri harus bisa memastikan institusinya itu bisa bekerjasama dengan penegak hukum lain, seperti KPK dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. "Kapolri yang baru harus dapat berdiri diatas semua kelompok dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Hinca.

Selanjutnya dari Fraksi PKS yang diwakili oleh anggota Komisi III DPR RI Dimyati Natakusumah menjelaskan, Polri adalah etalase hukum di Tanah Air sehingga baik atau buruknya hukum tercermin dari profesionalisme yang ditunjukkan Polri dalam menangani berbagai persoalan.

Dia mengingatkan Korps Bhayangkara harus menjadi alat negara yang berada di tengah, bersikap adil, non-partisan, tidak terlibat politik praktis, dan tidak menjadi alat kekuasaan. "Kapolri harus selalu berupaya membuktikan dirinya menjadikan Polri menjadi institusi yang profesional dan proporsional sesuai hukum di Indonesia," tegas Dimyati.

Dirinya juga menyebut, Kapolri baru harus memastikan reformasi Polri berjalan. Hal ini tentunya untuk mewujudkan Polri yang Presisi sebagai konsep baru yang ditawarkan oleh Listyo.

Fraksi ketiga yang memberikan catatan adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan oleh Syarifuddin Sudding. Kata dia, Polri butuh pemimpin yang kuat, santun, dan berkarakter dalam menjalankan fungsi tujuan serta perannya di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini didasari oleh peran Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Syarifuddin juga mengatakan ada tiga catatan dari fraksinya agar dijalan Listyo setelah dilantik. Pertama, pembenahan dan peningkatan kualitas profesionalisme personil sebagai wujud reformasi internal di tubuh Polri yang harus terus ditingkatkan.

Kedua, menurut dia, target penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pengungkapan dan penyelesaian harus dapat lebih optimal, khususnya dalam memerangi narkoba dan terorisme. 

Terakhir, Syarifuddin juga meminta Listyo Sigit meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Alasan Jokowi memilih sang mantan ajudan

Sementara di lokasi berbeda, alasan Jokowi memilih mantan ajudannya itu sebagai calon Kapolri akhirnya disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Kata mantan Panglima TNI ini, Listyo dipilih karena berbagai faktor pendukung mulai dari kapabilitas hingga loyalitas.

"Semua ada kriteria, kapasitas, kapabilitas, loyalitas, integritas. Jadi dari semua indikator yang dikenali dari awal itu memunculkan sebuah agregat dan berdasarkan agregat itu seseorang dipilih," kata dia.

Sehingga, dia meminta tak ada polemik di tengah masyarakat yang menilai Listyo sembarang dipilih oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, hal ini tak mungkin dilakukan karena pemimpin puncak suatu institusi memiliki tanggung jawab luar biasa sehingga diperlukan sosok yang memiliki kemampuan yang juga luar biasa.

Apalagi, kata Moeldoko, pemimpin juga harus memiliki loyalitas kepada negara yang tidak bisa ditawar, serta memiliki integritas.

"Itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan seseorang untuk bisa menduduki jabatan tertinggi di organisasi, pertimbangannya seperti itu, bukan yang lain-lain," ujar dia.

Lebih lanjut, Moeldoko juga bicara perihal penunjukkan Listyo yang dianggap melompati sejumlah seniornya di Korps Bhayangkara. Menurutnya, pemilihan pemimpin didasari dua pendekatan, pertama senioritas dan kedua sejumlah kriteria yang menjadi indikator kemampuan.

"Jadi pasti Presiden sudah memikirkan untuk kepentingan yang lebih besar, maka ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ini kan pilihan-pilihan. Pilihan pertama pendekatan senioritas, pilihan kedua pendekatan beberapa persyaratan tadi," katanya.

Langkah Listyo begitu mulus

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, langkah mulus ini tak lepas dari sikap Jokowi yang berupaya merangkul partai yang ada di parlemen sebagai koalisinya. 

"Kita tahu DPR saat ini diisi oleh partai-partai dari koalisi pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima VOI.

"Sehingga, dipastikan jalan Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mulus di DPR RI hingga menjadi Kapolri baru," imbuhnya.

Meski menempuh jalan yang lurus, Ujang mengingatkan agar Listyo mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang dari internal maupun eksternal.

"Tantangan pertama datang dari internal. Internal kepolisian harus diperbaiki dan direformasi. Tidak hanya secara kelembagaan, tapi saya melihat banyak friksi, banyak politik kantornya, banyak intrik politiknya," ungkapnya.

Menurut Ujang, tantangan internal ini harus diselesaikan secara halus dan elegan untuk mencegah adanya persaingan di dalam internal. Apalagi, Komjen Listyo Sigit Prabowo melewati banyak jenderal senior di internal Polri.

Sementara tantangan eksternal, kata ujang, adalah berkaitan dengan sejumlah persoalan yang harus diselesaikan oleh Kapolri baru mulai dari persoalan keamanan, penegakan hukum, ekstrimisme dan terorisme, pelanggaran HAM, korupsi dan lainnya.

"Tantangan-tantangan ini perlu diselesaikan dengan baik oleh Kapolri baru sehingga kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri bisa kembali pulih," pungkasnya.