7 Pertanyaan Menohok Fraksi Demokrat di Uji Kepatutan dan Kelayakan Komjen listyo Sigit Prabowo

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat melontarkan 7 pertanyaan kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri bersama Komisi III DPR RI, Rabu, 20 Januari. Sayangnya, tidak semua pertanyaan dijawab secara tuntas oleh Listyo Sigit. 

Pertanyaan pertama yang disampaikan Demokrat lewat Benny Kabur Harman menyasar tugas kepolisian dalam melindungi masyarakat. Faktanya, menurut Benny, banyak anggota polisi yang berlaku sebaliknya. Misalnya, ikut dalam kasus tanah hingga tambang yang belum memilik status hukum yang jelas. 

"Apa rencana aksi bapak calon kapolri nantinya," tanya Benny dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Pertanyaan kedua, strategi Polri yang lebih tajam dalam mengatasi kejahatan seperti terorisme, narkotika, ilegal logging hingga kejahatan lingkungan. 

Atas pertanyaan kedua ini, Komjen Listyo Sigit menyebutkan, pihaknya membutuhkan sarana dan prasarana mumpuni untuk bekerja secara maksimal. Misalnya, untuk penyebaran narkotika yang kerap dilakukan lewat jalur-jalur terpencil di Indonesia. Menurut Sigit, Polri  membutuhkan peralatan yang mendukung. 

Selanjutnya untuk terorisme atau mereka yang terpapar ideologi berbahaya. Selain pencegahan lewat pendekatan agama, pasantren dan pemahaman agama yang benar juga perlu ditingkatkan. Kata Listyo Sigit, dirinya mewajibkan anggota Polri untuk belajar kitab kuning. 

"Seperti dulu di Banten saya pernah sampaikan anggota wajib belajar kitab kuning karena kami mendapatkan masukan dari ulama yang kami datangi. Untuk mencegah berkembangnya terorisme salah satunya dengan belajar kitab kuning," 

"Baik di internal dan eksternal itu saya yakini, bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama benar adanya. Itu nanti kami lanjutkan Pak," tegas Komjen Listyo yang pernah menjabat sebagai Kapolda Banten. 

Pertanyaan ketiga Demokrat menyangkut relasi Polri dengan KPK sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Menurut Benny, ada kesan kalau Polri selama ini menghambat agenda pemberantasan korupsi KPK. Nah, apa rencana Listyo Sigit bila terpilih jadi Kapolri? 

Jendral bintang tiga yang menjabat sebagai Kabareskrim ini pun membantah kalau Polri menghambat kinerja KPK. Menurutnya, relasi Polri-KPK sangat terbuka dalam agenda pemberantasan korupsi. Personil Polri selalu diberi kesempatan untuk mengisi dan memperkuat KPK. 

"Kami sejak awal buka ruang untuk KPK ikut gabung dengan kami pada saat kami mulai melaksanakan penyidikan dan penyelidikan kasus tertentu. Ini menunjukan kami terbuka untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu," 

"Manakala ada (kasus) mangkrak, maka supervisi KPK, memberikan kewenangan untuk mengambil ahli atau mengingatkan kepada kita kenapa kasusnya berhenti, kenapa dan bagaimana (berhenti). Jadi kami dalam posisi sangat solid dengan KPK," terang Listyo Sigit. 

Pertanyaan keempat menyangkut tugas Polri dalam menjamin netralitas saat Pilkada atau Pilpres. Demokrat mempertanyakan agenda Kapolri baru agar tidak menjadi alat kepentingan politik, partai atau golongan tertentu. Selanjutnya, penegakan hukum yang tidak hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. 

"Saya tambahkan juga, jangan tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri. Jangan hanya tajam untuk teman-teman yang di luar pemerintah tetapi tumpul untuk yang di dalam pemerintah," terang Benny. 

Selanjutnya soal kebebasan berserikat dan berkumpul yang menurut Benny merupakan hak asasi. Penegakan hukum atas kelompok berserikat atau berkumpul harus adil supaya kemudian tidak muncul hate speech atau hoaks. 

"Kita dukung penuh, tapi apa yg bapak lakukan supaya menjamin penegakan hukum untuk kelompok tertentu tetapi kelompok lain semacam dikasih kelulasaan," tegas Benny. 

Menurut Listyo Sigit, Polri akan tetap berdiri di tengah memberikan rasa adil kepada kelompok manapun. Tetapi untuk hate speech lain ceritanya kalau sudah beresiko memecah belah persatuan bangsa. 

"Terkait dengan hate speech kalau masih biasa kita akan tegur, minta maaf dan selesai. Tapi kalau beresiko memecah belah persatuan bangsa kita tidak akan toleransi. Pasti kami akan proses," terang dia. 

Pertanyaan terakhir menyangkut habitus baru yang perlu dibangun dalam institusi Polri biar mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.  Sebagai penutup, Benny menyinggung 60 ribu kasus yang belum diselesaikan oleh Polri. 

"Inilah tantangan bapak. Tolong kami dikasih sediit untuk selesaikan puluhan ribu kasus mangkrak ini," tegas Benny. 

Atas pertanyaan terakhir, listyo Sigit belum menjawabnya secara tuntas. Tetapi semua pertanyaan dalam uji kepatutan dan kelayakan ini akan dicatat dan menjadi kajian Polri ke depan. 

"Tentunya setelah kami paparkan tadi dan kemudian kami juga mendapatkan masukan dan pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di ruangan ini, tentunya ini menjadi catatan penting bagi kami, kemudian kami semakin memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang postur Polri yang betul-betul bisa memberikan harapan," 

"Jadi terima kasih Pak pimpinan Komisi. Kami telah catat semuanya dan ini tentunya menjadi kajian kami selanjutnya," terang Listyo.