JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan tetap berada di Afghanistan untuk menyalurkan bantuan kepada jutaan warga negara itu yang membutuhkan, meskipun Taliban membatasi staf wanitanya, namun pendanaannya semakin menipis, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan pada Hari Selasa.
Sekjen Guterres, yang berbicara kepada media setelah pertemuan utusan lebih dari 20 negara di Doha, Qatar untuk membahas pendekatan internasional bersama terhadap Afghanistan, juga mengatakan kekhawatiran akan stabilitas negara tersebut semakin meningkat.
"Kami tetap tinggal dan menyalurkan bantuan, kami bertekad untuk mencari kondisi yang diperlukan untuk terus menyalurkan bantuan... Para peserta sepakat tentang perlunya strategi keterlibatan," terang Guterres, dilansir dari Reuters 3 Mei.
Larangan bagi staf perempuan PBB di Afghanistan yang diisyaratkan oleh pihak berwenang Taliban bulan lalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, katanya.
"Kami tidak akan pernah diam dalam menghadapi serangan sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan," tegas Sekjen PBB.
Sementara itu, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar mengatakan, mengancam atau mengisolasi lebih lanjut otoritas Taliban bukanlah pendekatan pragmatis bagi negara-negara yang ingin meringankan krisis kemanusiaan Afghanistan, atau mengurangi pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
"Apa alternatifnya? Itulah pertanyaan saya kepada mereka yang mengklaim bahwa (pelepasan diri) itu mungkin," katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara, seraya menambahkan bahwa ancaman terhadap Taliban sejak mereka menguasai Afghanistan 20 bulan yang lalu telah membuat gerakan itu "lebih ideologis."
"40 juta rakyat Afghanistan yang biasa ... berada di ujung penerima kenyataan yang diciptakan oleh keputusan Anda. Dan kami tahu bahwa dalam 20 bulan terakhir, tidak ada yang membantu mereka dengan baik," paparnya.
Terpisah, Sekjen Guterres memperingatkan akan adanya kekurangan dana yang cukup besar untuk bantuan kemanusiaan tahun ini, yang hanya lebih dari 6 persen yang telah didanai, kurang dari 4,6 miliar dolar AS yang diminta untuk sebuah negara yang sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.
BACA JUGA:
Ia menekankan pertemuan tersebut tidak ditujukan untuk mengakui pemerintahan Taliban, yang belum pernah dilakukan oleh negara manapun secara resmi. Ia juga mengatakan, pihaknya terbuka untuk bertemu dengan para pejabat Taliban jika ada "saat yang tepat untuk melakukannya, tetapi hari ini bukanlah saat yang tepat".
Diketahui, pemerintahan Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum agama, bahwa wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk militansi atau kekerasan terhadap negara lain.