Taliban Menolak Hadir, Dialog Mengenai Afghanistan yang Digagas PBB Berakhir

JAKARTA - Sebuah konferensi yang disponsori Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Afghanistan untuk meningkatkan dialog dengan para penguasa Taliban, berakhir setelah perwakilan pemerintah tidak hadir.

Kementerian Luar Negeri Afghanistan yang dipimpin Taliban menolak untuk menghadiri pertemuan di Doha, ketika PBB menolak permintaan mereka untuk bertindak sebagai satu-satunya perwakilan resmi Afghanistan, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Hari Senin, melansir Reuters 20 Februari.

Sekjen Guterres mengatakan, kondisi seperti itu tidak dapat diterima karena sama saja dengan mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah di negara tersebut.

Pertemuan di ibu kota Qatar ini dihadiri oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Afghanistan dan utusan dari sedikitnya 25 negara.

"Sangat disesalkan Taliban memilih untuk tidak berpartisipasi dalam putaran ini, tetapi kami sangat berharap mereka akan melakukannya dan bahwa ada peluang di masa depan untuk terlibat," kata Kanni Wignaraja, direktur regional Asia Program Pembangunan PBB.

Sekjen Guterres, yang berbicara pada konferensi pers yang mengakhiri pertemuan dua hari tersebut mengatakan, ia akan memulai proses untuk menunjuk seorang utusan PBB untuk mengoordinasikan keterlibatan antara Pemerintahan Taliban Afghanistan dan komunitas internasional.

Utusan baru ini akan mencari cara untuk bekerja lebih efektif dengan Taliba,n kata Guterres, seraya menambahkan ia berharap keterlibatan yang lebih baik dengan Taliban akan mendorong partisipasi mereka dalam pertemuan di masa depan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Afghanistan, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pertemuan tersebut, mengatakan pendekatan komunitas internasional ditandai dengan "pemaksaan sepihak, tuduhan dan tekanan."

Seorang juru bicara Taliban tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Diketahui, Taliban merebut kembali kendali di Kabul pada Agustus 2021, ketika pasukan multinasional yang dipimpin Amerika Serikat menarik diri usai 20 tahun perang dan pemerintah yang didukung Barat runtuh. Tapi, pemerintahan Taliban tidak diakui PBB.

Anggaran bantuan telah dipangkas, karena para donor menghadapi krisis internasional, serta kekhawatiran atas pembatasan Taliban terhadap pekerja bantuan perempuan Afghanistan.

Di sisi lain, PBB mengatakan bahwa dua pertiga dari 43 juta penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan.