Otoritas Afghanistan Larang Pekerja Wanita, Kepala Bantuan PBB Bakal Temui Petinggi Taliban

JAKARTA - Kepala bantuan PBB Martin Griffiths dijadwalkan untuk mengunjungi Afghanistan dalam beberapa minggu mendatang, berusaha untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Taliban, seorang pejabat PBB mengumumkan pada Hari Kamis.

"Kami jelas akan berusaha untuk bertemu dengan otoritas setinggi mungkin dan kami telah terlibat dengan mereka semua di tingkat tertinggi," kata Ramiz Alakbarov, wakil perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB, kepada wartawan, melansir The National News 30 Desember.

Kunjungan tersebut menyusul pengumuman Taliban pada Sabtu pekan lalu tentang larangan pekerja bantuan perempuan, menyusul pengumuman yang melarang perempuan masuk universitas.

Alakbarov menegaskan kembali komitmen PBB, untuk memberikan dukungan kemanusiaan dan menegaskan kembali pentingnya dialog.

"Keterlibatan diperlukan, keterlibatan berkelanjutan diperlukan, dialog berkelanjutan diperlukan… tidak ada alternatif selain dialog," tandasnya.

Lebih jauh diterangkannya, situasi di Afghanistan mungkin salah satu yang paling sulit yang pernah dia lihat dalam "karirnya selama 30 tahun".

Alakbarov mencatat, kebutuhan kemanusiaan di Afghanistan "sangat besar" dan PBB berkomitmen untuk memberikan bantuan.

Diterangkannya, PBB secara aktif berupaya agar larangan itu dicabut, mencatat kekhawatiran tentang kesopanan dan pencampuran gender dapat diatasi melalui dialog, tanpa secara langsung mengancam pendidikan atau mata pencaharian.

Dalam pernyataan bersama pada Hari Rabu, Griffiths dan kepala badan PBB lainnya meminta Taliban untuk membatalkan keputusannya, untuk membatasi perempuan dari bekerja dengan LSM, menegaskan bahwa "partisipasi perempuan dalam pengiriman bantuan tidak dapat dinegosiasikan dan harus dilanjutkan".

"Melarang perempuan dari pekerjaan kemanusiaan memiliki konsekuensi langsung yang mengancam jiwa bagi semua warga Afghanistan," bunyi pernyataan yang ditandatangani oleh kepala FAO, WHO, UNDP, UNICEF dan UNHCR.

"Kami memperkirakan bahwa banyak kegiatan perlu dihentikan sementara, karena kami tidak dapat memberikan bantuan kemanusiaan tanpa pekerja bantuan perempuan."

Pekan lalu, pemerintah yang dikelola Taliban Afghanistan mengatakan pada Hari Kamis, mereka menutup universitas untuk wanita sebagian karena siswa wanita tidak mematuhi interpretasinya tentang aturan berpakaian Islami, dalam sebuah keputusan yang dikutuk secara global.

Penjabat Menteri Pendidikan Tinggi Nida Mohammad Nadim, dalam komentar pertamanya tentang masalah tersebut, mengatakan kepada penyiar negara Afghanistan RTA, beberapa masalah telah mendorong keputusan tersebut, termasuk siswa perempuan yang tidak mengenakan pakaian Islami yang pantas dan interaksi antara siswa dari jenis kelamin yang berbeda terjadi.

"Mereka tidak memperhatikan Hijab, mereka datang dengan pakaian yang kebanyakan wanita pakai untuk pergi ke pesta pernikahan," jelasnya, melansir Reuters.

Menteri pendidikan tinggi mengatakan dalam wawancaranya, bahwa Taliban "meminta dunia untuk tidak ikut campur dalam urusan kami."

Nadim mengatakan diskusi tentang pendidikan perempuan sedang berlangsung.