Dewan Keamanan PBB Minta Taliban Izinkan Siswi Perempuan Afghanistan Kembali ke Sekolah Menengah

JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan keprihatinan mendalam, atas keputusan penguasa Taliban Afghanistan untuk menolak akses anak perempuan ke pendidikan sekolah menengah, meminta kelompok itu untuk membuka kembali sekolah untuk siswa perempuan tanpa penundaan.

"Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali hak atas pendidikan untuk semua warga Afghanistan, termasuk anak perempuan," sebuah pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin, melansir Reuters 28 Maret.

Pekan lalu, Taliban menarik kembali pengumuman sekolah menengah akan dibuka untuk anak perempuan, dengan mengatakan mereka akan tetap tutup sampai ada kurikulum yang dibuat sesuai dengan hukum Islam bagi mereka, untuk dibuka kembali.

Terpisah, Suhail Shaheen, anggota senior Taliban yang berbasis di Doha, mengatakan penundaan pembukaan sekolah perempuan karena masalah teknis, dengan Kementerian Pendidikan sedang mengerjakan seragam standar untuk siswa di seluruh negeri.

"Kami berharap masalah seragam ini bisa diselesaikan dan diselesaikan secepatnya," singkatnya.

Pembalikan itu mengejutkan banyak orang, mengundang kecaman dan keprihatinan dari lembaga-lembaga kemanusiaan, kelompok hak asasi dan diplomat, pada saat Pemerintahan Taliban sedang mencari pengakuan internasional.

"Saya sangat prihatin dengan keputusan Taliban untuk menutup akses sekolah menengah untuk anak perempuan di Afghanistan. Pendidikan untuk semua, termasuk perempuan dan anak perempuan, sangat penting untuk masa depan Afghanistan," tulis Menlu Retno di akun Twitternya pekan lalu.

"Indonesia akan terus mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Indonesia berharap Taliban dapat meninjau kembali keputusan ini," sambung Menlu Retno.

Untuk diketahui, Dewan Keamanan meminta Deborah Lyons, Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan, untuk menjalin komunikasi dengan otoritas dan pemangku kepentingan Afghanistan yang relevan mengenai masalah ini, kemudian melaporkan kembali kemajuannya.