Bagikan:

JAKARTA - Kremlin mengatakan pada Hari Selasa, kesempatan untuk memperpanjang kesepakatan pengiriman biji-bijian melalui Laut Hitam semakin menipis, kendati pembicaraan antara kedua belah pihak masih terus berlanjut, tetapi tanpa hasil.

Rusia diketahui telah berulang kali mengindikasikan mereka siap untuk keluar dari kesepakatan pada tanggal 18 Mei, jika tuntutannya untuk melonggarkan pembatasan ekspor hasil pertaniannya tidak ditanggapi.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada para wartawan pada Hari Selasa, bagian dari kesepakatan yang menyangkut kepentingan Rusia tidak diimplementasikan, tetapi dialog terus berlanjut.

"Posisi Rusia sudah diketahui dengan baik - kesepakatan itu diperpanjang selama dua bulan," kata Peskov, melansir Reuters 2 Mei.

"Ketentuan-ketentuan kesepakatan yang menyangkut sektor pertanian Rusia tidak dipenuhi," kritiknya.

Peskov juga mengatakan ia tidak dapat mengatakan dalam format, waktu dan tempat negosiasi yang mana yang akan dilanjutkan, setelah sebuah sumber Ukraina mengatakan kepada Reuters, pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut akan bertemu pada Hari Rabu.

"Kontak-kontak terus berlanjut, namun sejauh ini belum membawa hasil apapun," tandasnya.

Di antara permintaan-permintaan lainnya, Rusia mengatakan bahwa mereka ingin agar bank pertanian yang dikelola oleh negara, Rosselkhozbank, dihubungkan kembali ke sistem pengiriman uang internasional SWIFT, dan agar jalur pipa amonia Togliatti-Odessa dimulai kembali.

Barat mengatakan sanksinya tidak secara eksplisit menargetkan sektor pertanian Rusia. Tetapi, Moskow mengatakan bahwa ekspor pertaniannya telah terpukul oleh pembatasan pada bank-banknya, serta sanksi-sanksi lain di bidang logistik dan asuransi.

Diketahui, kesepakatan pengiriman biji-bijian melalui Laut Hitam yang ditengahi oleh PBB dan Turki, disepakati bersama Rusia serta Ukraina pada Juli tahun lalu.

Kesepakatan itu memungkinkan biji-bijian yang terperangkap akibat invasi Rusia, dapat diekspor dengan aman dari pelabuhan Laut Hitam di wilayah Ukraina.

Mengutip TASS, kesepakatan yang ditandatangani antara Rusia, Turki, Ukraina dan PBB menyediakan pembentukan pusat koordinasi empat pihak yang perwakilannya akan memeriksa kapal gandum untuk mencegah penyelundupan senjata dan operasi bendera palsu.