Akui Batam Jalur 'Gemuk' Penyelundupan Migran, Kemnaker Pastikan Ungkap Jaringan TPPO-nya

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyelidiki dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Batam seperti yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD.

"Kita sedang memeriksa apa yang disampaikan Pak Mahfud. Kita sedang memeriksa, kita proses juga," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Jakarta, Rabu 12 April, disitat Antara.

Afriansyah mengatakan, jalur Batam merupakan jalur "Gemuk" penyeludupan pekerja migran Indonesia nonprosedural. Ia juga tidak menampik ditemukan agen-agen ataupun sindikat yang bermain dalam penyeludupan itu.

Ia sepakat dengan apa yang disampaikan Mahfud MD untuk menindak tegas siapa saja yang bermain dalam penyeludupan PMI nonprosedural. Kemnaker kini telah bersinergi dengan Kementerian/Lembaga untuk mengungkap dugaan TPPO itu.

"Ya, di sana memang betul-betul ada, tapi di situ kita juga harus memprosesnya bagaimana jalan tengah untuk ke depan yang lebih baik," kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD merinci kasus TPPO pada 2018 sebanyak 184 kasus, 2019 sebanyak 191 kasus, 2020 sebanyak 383 kasus, 2021 sebanyak 624 kasus, dan 2022 sebanyak 528 kasus.

Dari seluruh kasus yang ada, 85 persen TPPO ini terjadi di daerah perbatasan. Mahfud menyebut daerah perbatasan sangat rentan menjadi tempat penyelundupan PMI nonprosedural.

Data tersebut diambil dari Bareskrim Polri pada 2022. Aktifitas ini banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.

"Bahwa jalan-jalan tikus itu ya ada juga. Tetapi sejak saya berdiskusi kemarin justru melalui jalur formal yang banyak dan itu tidak ada yang memberi lampu kuning," ucapnya.

Khusus di wilayah Kepri, berdasarkan data sejak 2021 sampai 2023, tercatat sudah ada 62 kasus penyelundupan orang dengan tersangka 118 orang dengan korban 546 orang.

Tingginya aktivitas di perbatasan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan migrasi yang aman, kurangnya pengamanan, dan kapasitas petugas.