PDIP dan NasDem Tak Hadiri Pertemuan Jokowi Bersama Koalisi Pemerintah di DPP PAN, Ini Kata Zulhas

JAKARTA - Tak ada kehadiran PDIP dan Partai NasDem dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama ketua partai politik koalisi pemerintah di Kantor DPP PAN pada hari ini.

Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan menegaskan dirinya sudah mengundang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum NasDem Surya Paloh dalam acara ini. Namun, keduanya berhalangan hadir dan tak bisa diwakilkan.

"Memang (pertemuan) ini minta (kehadiran) semua ketua umum. Mbak Mega sama Bang Surya lagi keluar negeri," kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 2 April.

Menteri Perdagangan ini menuturkan, pertemuan ketua umum parpol yang masuk dalam koalisi pemerintah jelang Pemilu 2024 akan dilanjutkan pada waktu mendatang.

"Iya, proses kan masih panjang, ya, karena (pertemuan) tanggal 2 ini memang sudah lama direncanakan," ungkapnya.

Pertemuan Jokowi bersama ketua umum parpol ini, kata Zulhas, menjadi momen silaturahmi mereka di bulan Ramadan.

Zulhas mengakui, pertemuan tersebut turut membahas potensi penggabungan koalisi besar antara Golkar-PAN-PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Gerindra-PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Hari ini kita silaturahmi di bulan suci Ramadan. Tidak hanya sekadar basa-basi politik, Kita ingin meningkatkan spiritualitas kita agar kokoh, komitmen kebangsaan, kemudian soliditas komitmen kebersamaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar bangsa kita, persoalan kebangsaan, dan tentu keberlanjutan pembangunan," urai Zulhas.

"Bisa dilihat, tentu akan ada diskusi lanjutan mengenai koalisi besar, capresnya bagaimana. Itu perjalanan, ada waktunya," tambahnya.

Usai acara itu, Jokowi turut buka suara soal peluang penggabungan KIB dan KKIR dalam Pemilu 2024. "(Penggabungan KIB dan KKIR) cocok," jawab Jokowi saat ditanya usai pertemuan di Kantor DPP PAN.

Namun, Jokowi enggan membeberkan lebih lanjut terkait isi pembahasan pembentukan koalisi besar tersebut. Menurut dia, pembentukan koalisi besar merupakan wewenang ketua umum partai.

"Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan, itu akan lebih baik," lanjut Jokowi.