JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) lainnya membahas persiapan percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Sebagai leading unit yang nanti akan mengawal RUU PPRT, kami sangat mendukung untuk segera kita tuntaskan RUU PPRT ini dalam waktu yang secepat-cepatnya," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi pada rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta dilansir ANTARA, Kamis, 30 Maret.
Dia menegaskan Kemnaker sejak awal sangat mendukung pengesahan RUU PPRT.
Anwar menyatakan persetujuannya atas perpanjangan gugus tugas RUU PPRT karena keberadaannya cukup efektif, sehingga RUU PPRT disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
"Kami setuju bahwa gugus tugas RUU PPRT perlu diperpanjang," ucapnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ganjar Pranowo: Dicaci dan Di-bully Risiko yang Kadang Harus Kita Ambil
30 Maret 2023, 11:28 -
| BERITA
Bareskrim Analisa Berkas Pengaduan MAKI Soal Mahfud MD Hingga Sri Mulyani
30 Maret 2023, 12:52
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa Surat Presiden untuk Pembahasan RUU PPRT sedang diproses lebih lanjut. Oleh karenanya ia mengimbau kepada K/L dapat segera memberi respons.
"Diperkirakan Kementerian yang akan mendapat mandat adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPPA, dan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, Kementerian terkait dapat segera mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan, dalam menjalankan amanat Surpres seperti konsinyering persiapan DIM, komunikasi dengan DPR, dan hal-hal lain yang dinilai perlu," paparnya.
