Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengusulkan pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke kawasan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hal itu buntut dari kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret malam.

"Kalau soal relokasi depo, saya usulkan kepada menteri BUMN dan pemerintah, agar depo ini dipindahkan ke Pelindo ke new port Pelindo di Priok itu," ujar Andre kepada wartawan, Minggu 5 Maret.

Legislator Gerindra itu lantas menyoroti soal daerah penyangga atau buffer zone Depo Pertamina Plumpang yang sudah banyak dijadikan tempat tinggal oleh warga.

"Saya cek ke Pertamina, buffer zone yang sekarang ditempati masyarakat itu tanah bersertifikat Pertamina. Memang sempat sengketa, tapi informasi yang saya dapatkan dari Pertamina putusan pengadilannya sudah keluar dan menyatakan bahwa tanah buffer zone itu milik Pertamina," jelas Andre.

Andre menilai, pemerintah perlu mengkaji apakah perlu merelokasi pemukiman warga atau memindahkan depo ke tempat yang layak. Sebab kata dia, pada saat depo tersebut dibangun, kondisi di sekitar kawasan berbeda dengan saat ini.

"Kan kalau waktu depo ini dibangun tahun 1974 berbeda dengan tahun sekarang 2023 yang pengembangan Kota Jakarta luar biasa. Nah apakah Depo itu masih layak kita pertahankan di sana? Itu tentu pemerintah Jakarta yang punya pembangunan. Nah itu yang harus dikaji pemerintah," ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, tinggal pemerintah memutuskan apakah depo akan direlokasi atau justru merelokasi masyarakat demi keamanan dan kenyamanan.

"Tentu dengan kompensasi yang rasional, objektif dan tidak merugikan masyarakat, lalu bagaimana pengembangan tata kota ke depan," lanjut Andre.

Andre mendorong agar depo Pertamina Plumpang direlokasi ke Pelindo Priok dengan dasar pertimbangan efisiensi biaya.

"Saya mendorong, mengusulkan untuk pindah ke sana ke Pelindo supaya Pertamina tidak perlu investasi tanah lagi karena kan tanahnya bisa sewa, bisa dalam bentuk kerja sama tanpa perlu investasi. Jadi Pertamina tidak perlu beli tanah, bisa menggunakan tanah itu dengan sinergi BUMN," pungkasnya.