Usulan Buffer Zone Depo Pertamina Plumpang, Jokowi: Dulu Direncanakan, Tapi Belum Sampai Titik Solusi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pernah ada usulan dari Pemprov DKI Jakarta kepada Pertamina untuk membangun zona penyangga atau buffer zone di sekeliling depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.

Usulan ini diutarakan setelah kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada tahun 2009 lalu. Pembahasan buffer zone berupa kawasan perairan di depo Plumpang ini juga sempat dilanjutkan saat Jokowi menjabat Gubernur DKI.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya, sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduknya yang ada di situ," kata Jokowi usai meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Plumpang di RPTRA Rasela, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret.

Setelah kebakaran kembali melanda depo Pertamina Plumpang dan merembet ke permukiman warga di Tanah Merah Bawah, Jokowi tak mau musibah tersebut terulang. Jokowi menyebut harus ada relokasi yang memisahkan depo dengan permukiman warga.

"Tanah merahnya ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," tutur dia.

Jokowi memberikan dua opsi relokasi. Pertama, Pertamina memindahkan depo ke pulau reklamasi Jakarta atau memindahkan permukiman dari lokasi bekas kebakaran depo. Jokowi menargetkan keputusan relokasi depo Pertamina atau permukiman warga dalam dua hari ke depan.

"Bisa saja (depo) Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Ini yang baru nanti dibicarakan. Ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi. Apakah deponya yang digeser, apakah masyarakat nya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi, harus segera ditemukan solusinya," lanjutnya.

Sebelummnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pemerintah daerah pernah mengusulkan Pertamina membuat buffer zone selebar 50 meter.

"Dulu, konsepnya pada 2009, pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda mengusulkan kepada pertamina bahwa harus ada buffer zone seleber 50 meter. Kita kembalikan (keputusan) ke Pertamina lagi," kata Heru usai melakukan rapat darurat di pos Koramil Koja, Sabtu dini hari.