JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa perluasan kawasan penyanggah atau buffer zone di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang sangat mendesak.
Pasalnya, kata Nicke, Pertamina tak bisa langsung menutup atau memindahkan Depo Plumpang ke tanah milik PT Pelindo (Persero).
Pasalnya, akan berpengaruh terhadap ketahanan suplai BBM nasional. Mengingat Plumpang memenuhi kebutuhan BBM untuk 19 kabupaten/kota atau 15 persen secara nasional.
“Jadi agar tetap beroperasi, pembenahan buffer zone ini penting. Karena TBBM Plumpang tidak bisa kita tutup sekarang ini, bisa berpengaruh pada ketahanan supply nasional,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa, 14 Maret.
Nicke mengatakan pengembangan lahan milik PT Pelindo juga tak bisa dilakukan secepat membalikkan telapak tangan. Bahkan, kata Nicke, pembangunan lahan itu baru bisa dimulai paling cepat akhir 2024 mendatang dengan durasi pembangunan selama 2-3 tahun.
“Jadi, terminal baru ini bisa jadi 4 hingga 5 tahun baru selesai. Karena itu, sangat urgent untuk menjaga operasional TBBM Plumpang dan keamanan serta keselamatan warga sekitar, sehingga (perluasan) buffer zone sangat mendesak,” tegas Nicke.
Di samping itu, Nicke juga menyebut perluasan buffer zone tak hanya dilakukan di TBBM Plumpang, melainkan juga TBBM lain di kota-kota besar.
“Kondisi ini (perluasan) bukan hanya di Plumpang, tapi juga di beberapa daerah, khususnya TBBM di kota-kota besar. Pembangunan buffer zone tak boleh hanya berhenti di Plumpang,” jelasnya.
BACA JUGA:
Namun, Nicke mengakui bahwa Pertamina tak bisa sendiri dalam memperluas buffer zone.
Nicke mengatakan, pihaknya butuh bantuan seluruh pihak terkait, termasuk data dari RT/RW setempat untuk kebutuhan itu.
“Kami juga mohon bantuan dari pihak lain, termasuk Komisi VI DPR, agar pembangunan buffer zone untuk keselamatan warga maupun keamanan operasional pertamina dapat kita jalankan,” tuturnya.