JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengajak seluruh pihak melawan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dengan memutuskan menghukum KPU menunda tahapan Pemilu.
"Vonis PN Jakpus tentang penundaan Pemilu ke tahun 2025 harus dilawan, karena tak sesuai dengan kewenangannya," kata Mahfud dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, Jumat 3 Maret.
KPU diketahui bersama penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah sudah menyepakati Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari.
Kesepakatan tersebut dilakukan saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 24 Januari 2022. Sejak saat itu, seluruh organ penyelenggara pemilu, mempersiapkan dan menjalankan tahapan Pemilu 2024.
Mahfud pun menilai PN Jakpus tidak menimbang kewenangan jenis perkara ihwal dihukumnya KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024.
Dia menegaskan, tahapan dan jalannya pemilu telah diatur dalam konstitusi yang berada di luar yuridiksi PN Jakpus.
"Ini di luar yurisdiksi, sama dengan Peradilan Militer memutus kasus perceraian. Hakim Pemilu bukan hukum perdata. Vonis itu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU bahwa Pemilu dilakukan setiap 5 tahun," ujar Mahfud.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bawaslu: Penundaan Pemilu Tak Mungkin Dilakukan Hanya dengan Putusan PN
03 Maret 2023, 10:18 -
| BERITA
Soal Sidang Etik Irjen Teddy Minahasa, Polri: Jangan Samakan dengan Ferdy Sambo
03 Maret 2023, 09:54 -
| BERITA
Nasib Irjen Teddy Minahasa di Polri Ditentukan Usai Putusan Pengadilan
03 Maret 2023, 09:43
Sebelumnya, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang dilayangkan partai tersebut pada 8 Desember 2022. Gugatan itu teregister dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Hakim menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #hari kartiniPopuler
Terkait
