Golkar Punya Posisi Strategis Tapi Pilih Tunggu Arahan Jokowi, Penentuan Capres-Cawapres KIB Jadi Alot
Ketum PAN Zulkifli Hasan (kiri) bertumpu tangan dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) dan Plt Ketum PPP Mardiono (kanan) saat temu KIB, Rabu 30 November. (Antara-Rivan A L)

Bagikan:

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) alot.

Pasalnya anggota KIB, PAN dan PPP sudah satu suara mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sedangkan Golkar masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ujang, meski belum menentukan pilihan Golkar mempunyai peran penting di KIB dalam proses penentuan pasangan capres-cawapres. Positioning Golkar yang memiliki 85 kursi di DPR atau kedua terbesar di parlemen berpengaruh terhadap penentuan kandidat KIB dalam Pilpres 2024.

"Bagaimanapun jumlah kursinya di parlemen terbesar kedua, di KIB juga terbesar dibanding PAN dan PPP. Itu membuat nilai tawar Golkar tinggi dalam konteks menentukan capres-cawapres," ujar Ujang, Rabu, 1 Maret.

Meski punya posisi strategis untuk bisa menentukan arah dukungan dan kesolidan koalisi, Ujang menilai Golkar enggan mengambil kesempatan tersebut lantaran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menyatakan soal kandidat menunggu arahan dari Presiden Jokowi.

"Yang menjadi kendala bagi Golkar adalah bagaimana pun ketumnya sudah mengatakan soal pencapresan menunggu restu Pak Jokowi," ujar Ujang.

Hal itu membuat Golkar berada pada situasi dilematis. Satu sisi punya kekuatan sebagai penentu di KIB, sisi lain berada di 'ketiak' presiden.

"Itu sebenarnya yang menjadi ruwet dan rumit. Di satu sisi, Golkar sebagai partai besar dan menentukan, di saat yang sama, soal capres-cawapres menunggu arahan Pak Jokowi," tuturnya.

Oleh karena itu, Ujang menyarankan ada upaya pemaduan antara kekuatan Golkar dan kehendak Jokowi agar KIB bisa segera mengambil keputusan terkait penentuan capres-cawapres. Apalagi, anggota KIB yang lain yakni PAN dan PPP hanya tinggal menunggu perahu koalisi berlayar.

"Saya melihat itu harus dikompromikan antara peran besar Golkar di KIB dan kehendak Pak Jokowi," pungkasnya.