Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah mengecam keras peluncuran dua rudal balistik Korea Utara pada Hari Senin, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan terkait peluncuran, meyakini masih akan ada provokasi berikutnya dari Pyongyang.

Peluncuran itu dilakukan hanya dua hari setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) ke laut lepas pantai barat Jepang, mendorong Amerika Serikat mengadakan latihan udara bersama dengan Korea Selatan dan secara terpisah dengan Jepang pada Minggu.

Media pemerintah Korea Utara mengonfirmasi, negara itu menembakkan dua proyektil dari beberapa peluncur roket, yang membidik target masing-masing sejauh 395 km (245 mil) dan 337 km (209 mil), seperti melansir Reuters 20 Februari.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan, dua rudal itu ditembakkan sekitar pukul 22.00 GMT, mencapai ketinggian maksimum sekitar 100 km dan 50 km dan jatuh di luar ZEE Jepang.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan Hari Senin, Jepang meminta diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan atas peluncuran rudal Korea Utara.

"Kita harus memperdalam kerja sama Jepang-AS dan Jepang-AS-Korea Selatan," kata PM Kishida seperti mengutip Japan Today.

Rencananya, pengarahan awal Dewan Keamanan PBB akan dipimpin oleh Asisten Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik Khaled Khiari pada Hari Senin ini.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno menyebut peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini "sama sekali tidak dapat diterima."

"Rangkaian tindakannya baru-baru ini benar-benar tidak dapat diterima, dan merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan negara kita, kawasan, dan komunitas internasional," ujarnya seperti melansir Japan Times.

"Jelas bahwa Korea Utara sedang mengejar aplikasi praktis rudal balistik kelas ICBM," sebut Matsuno.

Dia mencatat, Korea Utara mungkin akan meningkatkan provokasi, termasuk lebih banyak peluncuran rudal dan uji coba nuklir, menekankan perlunya kerja sama yang erat dengan Washington dan Seoul.