Sudah 1,2 Juta Unit Rumah Tak Layak Huni di Jateng Direnovasi Ganjar Pranowo

JAKARTA - Tersedianya rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah. Selama kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, warga Jateng berpenghasilan rendah punya kesempatan memugar rumahnya yang tak layak huni.

Mengacu UU No 1 Tahun 2011, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Melalui Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disparakim), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sampai tahun 2022 telah merenovasi 77.221 unit rumah tak layak huni (RTLH). Kategori RTLH sendiri adalah rumah yang tak memenuhi standar keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan luas ruang untuk penghuninya.

Sepanjang 2016-2022, total jumlah RTLH yang ditangani Ganjar mencapai 1.269.056 unit. Sumber pendanaan hasil keroyokan dari APBD, APBN, Baznas, CSR, dan filantropi.

Kini, jutaan warga barkategori miskin terentas, dan bisa merasakan kehadiran rumah layak huni sesuai dengan standar keselamatan dan ketahanan bangunan.

Diantara penerima manfaat program pemugaran rumah adalah Sholikin. Buruh bangunan warga RT 6/RW 3 Dusun Lerep, Desa Lerep, Kabupaten Semarang itu tak menyangka rumahnya yang jelek kini layak ditinggali.

''Maturnuwun Pak Gubernur, sekarang rumah kami sudah bagus dan nyaman untuk ditempati. Setelah rumah kami direhab, kami merasa bahagia,'' kata Solikin.

Hal senada disampaikan warga Dusun Lerep lainnya Warsuli. Sudah lama ibu yang tengah sakit lumpuh itu mendambakan rumah sehat yang layak huni. Impiannya terwujud, ketika bantuan Rp12 juta dari pemprov telah menyulap rumahnya menjadi lebih bagus dari sebelumnya.

Kades Lerep Sumaryadi mengungkapkan, tahun 2022 pihaknya mendapatkan kucuran bantuan dari Pemprov Jateng sebesar Rp289 juta. Dari dana tersebut, Rp84 juta digunakan untuk pembangunan RTLH warganya sebanyak tujuh unit, atau masing-masing penghuni menerima bantuan Rp12 juta.

''Bantuan ini sangat membantu desa, khususnya dalam upaya mbantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera,'' katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pembangunan RTLH menggunakan dana dari berbagai sumber dengan tujuan besarnya mengentaskan kemiskinan. Mulai dari APBD Pemprov Jateng, APBN pemerintah pusat, APBD pemerintah kabupaten kota, Baznas Jateng dan kab/kota, dan sumbangan CSR berbagai perusahaan.

Setiap warga menerima jumlah yang berbeda-beda. Mulai dari Rp 12 juta hingga Rp 50 juta. Semua tergantung sumber anggarannya.

“Bantuannya sudah diterimakan berupa material. Jadi tinggal membangun,” papar Ganjar dalam keterangan, Senin 13 Februari.

Kata Ganjar, program pembangunan RTLH sudah tepat sasaran. Sebab, selain proses usulan, pendataan, juga dilakukan verifikasi dan validasi.

Pada 2022 lalu, Jateng menuntaskan target 11.417 bantuan rehabilitasi RTLH. Realisasi target Pemprov Jateng melalui Disperakim itu mencapai seratus persen.

"Bicara rumah itu kan ada alas, lantai, dinding, kalau itu bagus skornya (indikator pengentasan kemiskinan) pasti naik. Tinggal ditambah jamban, ditambah air, tentu akan lebih bagus lagi," terang Ganjar.

Selain itu, keberadaan rumah layak huni bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan warga yang berkeadilan, serta meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu.

Ganjar mengatakan target RTLH di 2023 nanti masih disandingkan dengan berbagai program dan kolaborasi untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan, misalnya dari CSR perusahaan dan penghimpunan zakat dari Baznas.

Gubernur menegaskan pihaknya tidak akan berhenti menggerakkan program sosial dan pengentasan kemiskinan. Menurut Ganjar kehadiran pemerintah sangat penting untuk membantu masyarakat.